Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Peraturan DKPP. Dua rancangan Peraturan DKPP tersebut terkait Tata Naskah Dinas dan Tenaga Ahli. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Konsultasi Komisi II dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU RI di Ruang Raat Komisi II (K.III), Gedung Nusantara DPR RI,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 107-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (20/9/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rusdiana, Khairiah Lubis, Kristina Peranginangin, Ferri Wira Padang, Lesmawati Peranginnangin, Reantina Novaria, Sarma Hutajulu, Ester Ritonga, Desi Pohan,
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Badung dan Bawaslu Kota Denpasar, Senin (18/9/2023). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Saya sengaja memilih bertatap muka dan berdialog langsung agar dapat memotivasi jajaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota
Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (18/9/2023). Perkara ini diadukan oleh Andi Burhanuddin, Muhammad Israq, Ahmad, Suhardi, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad Nur Syahid Munsi, dan Hardi. Kedelapan Pengadu
Bandung, DKPP – Dalam rangka penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin. Sedangkan PKS ditandatangani Sekretaris DKPP David Yama dengan Wakil Rektor
Tabanan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu harus mengetahui dan menyadari batasan-batasan yang harus ditaati. Kepada sekitar 60 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyatakan profesi penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi berupa batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak disadari
Pengaduan Daftar Pengaduan Sidang Jadwal Sidang Risalah Sidang Pemeriksaan JDIKEP JDIKEP DKPP RI “Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu”.DKPP RI “Integritas, Gaya Hidup Penyelenggara Pemilu”. Aktivitas AktivitasRatna Dewi Pettalolo: 2024 Tahun Darurat Etika08-09-2024Author Humas DKPPGorontalo, DKPP – Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan etika menjadi isu utama dalam Pemilu tahun 2024. Hal tersebut merupakan bentuk atau
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (18/9/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh delapan orang, yaitu Andi Burhanuddin, Muhammad Israq, Ahmad, Suhardi, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-12 Kompas TV di Jakarta, Senin (11/9/2023). Mengusung tema Indonesia12aya (Indonesia Raya), Kompas TV menegaskan komitmennya sebagai media massa yang ingin mewujudkan Pemilu damai pada 2024 dalam perayaan hari jadinya yang ke-12 ini. “Saya berharap independensi KompasTV dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU RI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dengan pokok aduan terkait pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) serta pembatasan jumlah personel dan