Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengungkapkan bahwa dirinya bersama enam Anggota DKPP yang lain memiliki cita-cita bahwa seluruh penyelenggara pemilu, baik dari jajaran KPU maupun Bawaslu, mampu menjaga integritasnya masing-masing. Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan dalam kegiatan Syukuran HUT ke-9 DKPP yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP,
Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori mengucapkan selamat ulang tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ke-9. Ucapan ini dilontarkannya saat memberi sambutan secara daring dalam kegiatan Syukuran HUT ke-9 DKPP yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Senin (14/6/2021). Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa masyarakat dapat berbangga dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, DKPP merupakan satu-satunya lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu di dunia. Menurutnya, DKPP merupakan lembaga yang murni diciptakan berdasar kreasi anak bangsa. “Sebagai bangsa dengan penduduk terbesar ke-4 dan negara demokrasi
Jakarta, DKPP – Menginjak usia yang ke-9, peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengawal, menjaga, dan menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu semakin besar. Ketua DKPP periode 2017-2019, Dr. Harjono mengungkapkan meski baru berusia sembilan tahun peran DKPP tidak bisa dianggap sebelah mata. Hal tersebut disampaikan Harjono dalam acara Syukuran HUT ke-9 DKPP RI
Jakarta, DKPP – Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama Sembilan tahun mengawal dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tidak hanya integritas, DKPP juga telah berhasil mengawal dan menjaga kemandirian serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam acara Syukuran
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Syukuran HUT ke-9 DKPP secara luring dan daring, Senin (14/6/2021) siang. Acara ini berlangsung secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Syukuran HUT ke-9 DKPP mengambil tema Sembilan Tahun DKPP Berkontribusi Bagi Terwujudnya Demokrasi, Keadilan Bermartabat, dan Pemilu Berintegritas. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia
Jakarta, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada 12 Juni 2021, DKPP telah berusia 9 (sembilan) tahun. Sejak tahun 2012 hingga 2021, DKPP telah memutus sebanyak 1.873 perkara dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu dengan rincian: Rehabilitasi 4.005 orang; Teguran Tertulis (Peringatan) 2.518 orang; Pemberhentian
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 130-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (11/6/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Stevanus Y. A. Sokoy, Charles Burry Dikibak, Jefry Wanares, dan Kadir Salwey. Mereka mengadukan enam penyelenggara pemilu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 130-PKE-DKPP/IV/2021, pada Jumat (11/6/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Stevanus Y. A. Sokoy, Charles Burry Dikibak, Jefry Wanares, dan Kadir Salwey. Ia mengadukan Ilham Saputra, Arief Budiman (Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sepuluh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan tiga sanksi sekaligus kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang,