Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meninjau verifikasi dokumen administrasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu (7/8/2022). Peninjauan ini dilakukan Muhammad bersama Ketua dan Anggota Bawaslu, yaitu Rahmat Bagja dan Herwyn J.H. Malonda. Ketiganya didampingi oleh Ketua dan enam Anggota KPU, yaitu Hasyim Asy’ari, Betty Epsilon
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu agar tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Sebab, putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar KEPP akan menjadi rekam jejak bagi penyelenggara pemilu tersebut selama ia masih berkarir sebagai penyelenggara pemilu. Peringatan tersebut dilontarkan Muhammad saat menjadi narasumber dalam kegiatan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm, mengungkapkan penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc merupakan tulang punggung dan peran paling besar dalam pelaksanaan pemilu. Namun, potensi pelanggaran pemilu baik itu pidana maupun etik paling besar berada di tingkat ad hoc. Oleh karena itu, perbaikan rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 secara hibrida pada Kamis (4/8/2022) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arifudin. Dalam pokok aduannya, Didik menduga Arifudin telah melakukan hubungan tidak
Jakarta, DKPP – Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan persoalan yang sangat krusial dalam pemilu. Selain itu, DPT adalah indikator awal dari pemilu yang demokratis. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Jumat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Anggi Ramadhan Siregar, dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 23-PKE-DKPP/VI/2022. Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Rabu (27/7/2022). “Menjatuhkan sanksi
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 secara hibrida, Rabu (27/7/2022). Perkara ini diadukan oleh Pantas Tarigan SAG. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Dalam pokok aduannya, Pantas Tarigan menduga Mulianta tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU
Unduh Putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 23-PKE-DKPP/VII/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (27/7/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perakra ini adalah Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Anggi Ramadhan Siregar. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan perkara ini telah diperiksa
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatra Utara, Kota Medan, pada Rabu (27/7/2022) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Pantas Tarigan SAG. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, Mulianta Sembiring. Dalam pokok