Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sepuluh penyelenggara pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara, yaitu Nomor 164-PKE-DKPP/VI/2025 dan 181-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Jumat (12/9/2025). Lima dari sepuluh penyelenggara pemilu yang diperiksa adalah Ketua KPU
Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkaran Nomor 166-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Jumat (12/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Dodi Ramosta Sitepu yang memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam dan M. Rosyid Ridho. Pengadu mengadukan Ketua
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 149-PKE-DKPP/V/2025 di Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jumat (12/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Ahmad Ripa. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami (Teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu: Ade Abdullah Sidiq,
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengakui pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak tahun 2024 belum bisa dikategorikan ‘baik’. Perbaikan dan penyempurnaan kepemiluan di Indonesia harus menjadi prioritas bersama ke depan. Demikian disampaikan Heddy Lugito dalam Seminar Nasional ‘Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia’ yang dilaksanakan di
Palangka Raya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 162-PKE-DKPP/VI/2025 dan 183-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, pada Kamis (11/9/2025). Perkara 162-PKE-DKPP/VI/2025 diadukan Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo yang memberikan kuasa kepada M. Junaedi Lumban Gaol dan kawan-kawan.
Kupang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Kamis (11/9/2025). Raka Sandi menuturkan, kepemimpinan penyelenggara pemilu menjadi faktor krusial dalam
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 22 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 133-PKE-DKPP/IV/2025 di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Kamis (11/9/2025). Dua puluh Dua penyelenggara pemilu tersebut berstatus sebagai teradu dalam perkara tersebut. Yang mengadukan adalah calon legislatif (caleg) DPR
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 164-PKE-DKPP/VI/2025 dan 181-PKE-DKPP/VIII/2025, yang akan diperiksa secara bersamaan pada Jumat (12/9/2025), pukul 09.00 WITA. Dengan rincian sebagai berikut: Perkara
Mamuju, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 143-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Selasa (9/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Nirwan. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Alamsyah (Teradu I), beserta empat anggotanya yaitu: Sirul Alamin M
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Tiga perkara tersebut yang masing-masing bernomor 162-PKE-DKPP/VI/2025, 183-PKE-DKPP/VIII/2025 dan 166-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 11 dan 12 September 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 162-PKE-DKPP/VI/2025