Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 318-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kamis (17/4/2025) pukul 09.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Wiramaya Arnadi yang memberikan kuasa kepada Hamzani Ahkam. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lombok
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 301-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (17/4/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Yusuf Sya’roni. Sedangkan pihak teradu adalah Anggota KPU Kabupaten Kediri, Moh. Isnaini. Pengadu mendalilkan teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Garut Dian Hasanudin dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (14/4/2025). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada teradu I Dian Hasanudin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Garut terhitung sejak putusan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 290-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kamis (17/4/2024) pukul 10.00 WIB. Tarmizi selaku pengadu dalam perkara ini mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay, karena diduga telah menetapkan caleg dari
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 268-PKE-DKPP/X/2024 secara daring, pada Jumat (11/4/2025). Perkara ini diadukan oleh Uranus Kogoya yang memberikan kuasa kepada Yosef Elepore dan Jimmy Buwana. Uranus mengadukan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, Aminastri Kogoya (Teradu I), beserta empat anggotanya,
Jayapura – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap KPU Kabupaten Nduga dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 296-PKE-DKPP/XI/2024. Sidang ini diadakan di Kantor KPU Provinsi Papua. Sidang ini tidak berlangsung lama karena aduan dicabut oleh pihak pengadu. Pencabutan aduan disampaikan melalui surat tertanggal 28 Maret
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 247-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (10/4/2024). Perkara ini diadukan oleh Irnawati Tahir Rasyid. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mappi, Yati Enoch (Teradu I) , beserta empat anggotanya: Irwan Awaludin, Carolus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 263-PKE-DKPP/X/2024 secara daring, pada Kamis (10/4/2025). Perkara ini diadukan oleh Kadir Salwey dan Nataniel Wanaribaba. Para pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu I) , beserta empat anggotanya,yaitu; Evrida Worembai, Hugo Alvian,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 247-PKE-DKPP/X/2024 dan 296-PKE-DKPP/XI/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 10-11 April 2025. Rincian Perkara 1. Perkara Nomor 247-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan digelar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara daring. Kedua perkara bernomor 263-PKE-DKPP/X/2024 dan 268-PKE-DKPP/X/2024 itu, akan digelar secara terpisah pada 10 dan 11 April 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 263-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Kamis (10/4/2025)