Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, pada 6-7 Maret 2025. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 315-PKE-DKPP/XII/2024 dan 6-PKE-DKPP/I/2025, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 315-PKE-DKPP/XII/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Kamis (6/3/2025)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 234-PKE-DKPP/IX/2024 dan 307-PKE-DKPP/XII/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 6-7 Maret 2025. Berikut rincian atas dua perkara terebut: 1. Perkara Nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 258-PKE-DKPP/X/2024 secara hibrida, Rabu (5/3/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang perempuan berinisial LN yang memberi kuasa kepada Nurhayati dalam penanganan aduannya. LN mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kaur, Muklis Aryanto, dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga perkara tersebut yakni Nomor 245-PKE-DKPP/X/2024, 253-PKE-DKPP/X/2024, dan 272-PKE-DKPP/X/2024, akan diperiksa di Kota Palembang pada tanggal 5 – 7 Maret 2025. Berikut rincian mengenai ketiga perkara tersebut.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara nomor 283-PKE-DKPP/XI/2024 dan 289-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung pada Rabu (5/3/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara 283-PKE-DKPP/XI/2024 diadukan oleh Elam Jajang Lesmana. Sedangkan perkara 289-PKE-DKPP/XI/2024 diadukan oleh Sofiyan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Zainul Muttaqin. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terhadap 9 perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (3/3/2025). “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan tiga Anggota KPU Kota Banjarbaru karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (28/2/2025). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 60-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, pada Rabu, (26/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Endang Sidin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Agabus Lau (teradu I), serta Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengimbau agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah dapat memenuhi standar prilaku etik sebagaimana termaktub dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024 dan 207-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (26/2/2025). Kedua perkara tersebut diadukan oleh Ardi Trisandi. Dalam perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024, ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, dan