Ratna Dewi Pettalolo : Politik Uang Seperti Kanker Stadium IV

Morowali, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai politik uang yang marak saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tanah air sama seperti penyakit kanker stadium IV. Penyebarannya sangat masif dan ganas. Menurut Ratna Dewi, politik uang hampir terjadi di setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Maka tidak berlebihan jika menyamakan politik uang

DKPP Terima Kunjungan Kerja Komisi Nasional Pemilihan Timor Leste

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja delegasi Comissao Nacional de Eleicoes (CNE) Republik Demokrasi Timor Leste, yang dipimpin langsung Ketua CNE, Jose Agostinho de Costa Belo Periera. CNE merupakan Komisi Nasional Pemilihan Timor Leste yang bersifat independen dengan tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan proses pemilihan umum, pendaftaran pemilih, serta penyelenggaraan

DKPP Berhentikan Adi Susanto Sebagai Ketua KPU Labuhanbatu Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Adi Susanto, dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). Adi Susanto juga dijatuhi sanksi lain berupa peringatan keras terakhir oleh DKPP. Kedua sanksi ini dijatuhkan DKPP untuk

Raka Sandi : Mencegah Pelanggaran Etik Jauh Lebih Bermakna dari Memberi Sanksi

Jakarta, DKPP— Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya menjunjung tinggi etika dan integritas bagi seluruh penyelenggara pemilu guna memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan secara daring dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa (7/10/2025). Dalam

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangka Terkait Ijazah Calon Bupati

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto yang memberi kuasa kepada Adhel

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kota Gorontalo Terkait Dugaan Terlibat Kasus Pidana  

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 187-PKE-DKPP/VIII/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Kahar Sahidadi. Ia mengadukan Anggota KPU Kota Gorontalo, Junaidi Yusrin. Menurut pengadu, saat ini teradu menjadi

DKPP Buka Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2025-2026

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap 76 nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2025-2026. Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa dalam kurun lima hari, pihaknya akan mengumumkan 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2025-2026 di laman dkpp.go.id dan semua akun media

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Delapan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Maybrat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada delapan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan atas enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (6/10/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I, Isai

Raka Sandi: DKPP Berkomitmen Memegang Teguh Standar Etik

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan komitmen DKPP dalam memegang teguh standar etik dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikan Raka Sandi dalam diskusi publik dengan tema “Menakar Kemandirian KPU Menyusun Regulasi Teknis”, yang diselenggarakan oleh Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD), di Kantor KPU RI, Jakarta (2/10/2025). Menurut Raka

DKPP Periksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 106-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (30/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, beserta enam anggotanya yaitu: Abdul Malik,