Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam penyelenggara pemilu Kabupaten Mimika dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 123-PKE-DKPP/IV/2025. Sidang ini digelar di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu (30/7/2025). Jajaran KPU Kabupaten Mimika tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten Mimima, Dete Abugau (teradu I), bersama
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Puncak, dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang pemeriksaan atas perkara Nomor 115-PKE-DKPP/III/2025 ini digelar di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (29/7/2025). Delapan penyelenggara pemilu yang diperiksa di antaranya adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak Nataluis
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Empat perkara tersebut yakni nomor 131-PKE-DKPP/IV/2025, 128-PKE-DKPP/IV/2025, 135-PKE-DKPP/IV/2025, dan 154-PKE-DKPP/V/2025. Masing-masing perkara akan diperiksa secara terpisah pada 30 Juli s.d 1 Agustus 2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Dua perkara tersebut yakni nomor 65-PKE-DKPP/I/2025 dan 98-PKE-DKPP/IV/2025 yang akan diperiksa secara terpisah pada 30 dan 31 Juli 2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan sebanyak empat perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (28/7/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada; Teradu I,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Empat perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 115-PKE-DKPP/III/2025, 123-PKE-DKPP/IV/2025, 156-PKE-DKPP/V/2025 dan 157-PKE-DKPP/V/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 29 Juli – 1 Agustus 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 129-PKE-DKPP/IV/2025 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang pada Rabu (30/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Aman Mubaroka yang memberikan kuasa kepada Pratama Ardiansyah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Empat
Semarang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 75 tokoh yang menginspirasi untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tahun 2025. Penghargaan ini didapat Heddy dari media massa terkemuka Jateng,Suara Merdeka dan diserahkan di Kota Semarang, Jumat (25/7/2025) malam. Nama Heddy masuk dalam 75 tokoh inspiratif dari berbagai
Gianyar, DKPP – Profesionalisme penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya masih menjadi masalah yang mendapat sorotan masyarakat. Kesimpulan itu tercermin dalam banyak pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diperiksa DKPP. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 243 penyelenggara pemilu menjadi teradu di DKPP terkait profesionalisme. Hal itu disampaikan Anggota DKPP, I Dewa
Ambon, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/II/2025 secara hibrida di Kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (24/7/2025). Perkara ini diadukan oleh M. Hatta Hehanussa dan Stanley Salenussa yang memberikan kuasa kepada Henry S. Lusikooy.