DKPP Periksa Ketua Bawaslu Indramayu Terkait Serah Terima Pengganggu Kampanye dengan Kepolisian

Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Bandung, Rabu (16/7/2025). Ahmad Tabroni diadukan oleh seorang bernama Achmad Sayid Muchlisin dengan dalil menyalahi prosedur mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu di Sulawesi Utara Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Pilkada 2024

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (16/7/2025). Perkara nomor 97-PKE-DKPP/III/2025 diadukan oleh Noldi Awuy. Sedangkan perkara nomor 104-PKE-DKPP/III/2024 diadukan oleh Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi. Para pengadu sama-sama memberikan

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Provinsi Riau Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 48-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (16/7/2025) Perkara ini diadukan Hendra Saputra yang memberikan kuasa kepada Arisona Suganda Hasibuan. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal. Pengadu mendalilkan teradu telah menghentikan laporan, yang

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Banda Aceh

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 50-PKE-DKPP/I/2025 dan 158-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 17 dan 18 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 50-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksan

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada dua penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Restu selaku Anggota

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Manado

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (16/7/2025) Pukul 09.00 WITA. Dua perkara tersebut, masing-masing bernomor 97-PKE-DKPP/III/2025 dan 104-PKE-DKPP/III/2024, dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor 97-PKE-DKPP/III/2025 Perkara ini diadukan oleh

DKPP Akan Periksa Tiga Perkara Dugaan Pelanggaran Etik di Kota Pekanbaru

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada 16-18 Juli 2025. Tiga perkara tersebut masing-masing bernomor 48-PKE-DKPP/I/2025, 96-PKE-DKPP/III/2025 dan 161-PKE-DKPP/VI/2025. Sidang pemeriksaan atas perkara-perkara itu akan digelar secara terpisah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara

DKPP Akan Periksa Bawaslu Indramayu dan Bawaslu Karawang di Bandung

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 38-PKE-DKPP/I/2025 dan 117-PKE-DKPP/III/2025. Berikut sedikit rincian mengenai kedua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 38-PKE-DKPP/I/2025 Perkara yang diadukan oleh

DKPP Soroti Lima Masalah Utama Penyebab Pelanggaran Etik dan PSU Pilkada

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan adanya lima isu krusial yang menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sekaligus pemicu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam berbagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025). Heddy menyampaikan, kelima

DKPP Periksa Bawaslu Kaimana Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pilkada

Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkaran Nomor 124-PKE-DKPP/IV/2024. Sidang dilakukan secara hibrida di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, dan Kantor DKPP, Jum’at (11/7/2025) Perkara ini diadukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Nomor Urut 2 pada Pilkada