Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas dan sejumlah jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (21/2/2025) pukul 09.00 WIB. Beberapa jajaran Panwascam tersebut adalah Ketua
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan belasan saksi baru dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025). Belasan saksi yang dihadirkan dalam sidang ini di antaranya adalah mantan jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024, yaitu
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 275-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Rabu (19/2/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Herson Hadi yang memberikan kuasa kepada Frengki Uloli, Rickiyanto J. Monintja, dan Gunawan. Ia mengadukan Jakfar, Noval Katili,
Pangkal Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024 dan 269-PKE-DKPP/X/2024. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara hibrida, Rabu (19/2/2025). Perkara 252-PKE-DKPP/X/2024 diadukan oleh Adi Putra, Supriyanto, dan Slamet Riady. Para Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Sugesti Sukardi,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 218-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (18/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Ridhomei Putra Duha yang mengadukan Anggota KPU Provinsi Nias Selatan, Sifaomadodo Wau. Pengadu mendalilkan teradu telah melakukan perbuatan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/2/2025) pukul 09.00 WIB. Selaku pengadu dalam perkara ini adalah Firmansyah. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, yaitu: Dian Hasanudin (ketua), Dedi Rosadi,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 215-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (17/2/2025). Perkara ini diadukan Novia Arifiianti. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Aliaga Hasibuan. Pengadu mendalilkan teradu tidak menanggapi laporan masyarakat terkait
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara Hibrida di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Ketiga perkara tersebut yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024, 269-PKE-DKPP/X/2024, dan 320-PKE-DKPP/XII/2024 akan digelar secara terpisah pada
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Bebalazi Gulo ,dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Romanus Ikhlas Halawa, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 203-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (17/2/2025). Keduanya diadukan oleh Notafati Halawa yang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada 18 – 20 Februari 2025. Ketiga perkara tersebut yakni Nomor 275-PKE-DKPP/XI/2024, 261-PKE-DKPP/X/2024, dan 244-PKE-DKPP/X/2024 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 275-PKE-DKPP/XI/2024 Sidang pemeriksaan