Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 60-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, pada Rabu, (26/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Endang Sidin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao, Agabus Lau (teradu I), serta Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengimbau agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah dapat memenuhi standar prilaku etik sebagaimana termaktub dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024 dan 207-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (26/2/2025). Kedua perkara tersebut diadukan oleh Ardi Trisandi. Dalam perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024, ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, dan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor dan empat anggotanya dalam sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 257-PKE-DKPP/X/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu (26/2/2025). Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Joey Nicolas Lawalata beserta empat anggotanya, yaitu Asdar Djabbar, Yulens Sermumen
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 273-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (26/2/2025). Perkara ini diadukan Juniardin Tafonao dan Restuman Ndruru yang memberikan kuasa kepada Disiplin Luahambowo, dan kawan-kawan. Sedangkan sebagai teradu adalah Ketua KPU Kabupaten
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kota Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap, atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 259-PKE-DKPP/X/2024. Sidang pemeriksaan ini digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (25/2/2025). Perkara ini diadukan Randa Ependi Pohan. Ia mendalilkan Parlagutan Harahap tertangkap tangan oleh Tim
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima Anggota KPU Kabupaten Jayapura dalam sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 255-PKE-DKPP/X/2024 yang dilaksanakan di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Selasa (25/2/2025). Kelima Anggota KPU Kabupaten Jayapura tersebut adalah Efra Jerianto Tunya, Dirani Prabi Rona Dewi, Cholis Sarbini Fakoubun,
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 246-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, pada Selasa (25/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Maria Magdalena Denggot, seorang peserta seleksi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS). Maria mengadukan Ketua KPU Kabupaten Manggarai,
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 241-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (25/2/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Manuael Horna dan Bahmudin Fimbay selaku bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni jalur perseorangan. Keduanya memberikan kuasa kepada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kedua perkara tersebut yaitu perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024 dan 207-PKE-DKPP/IX/2024 yang pemeriksaannya akan disidangkan pada 25 dan 26 Februari 2025 di kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat.