Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (7/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Rendra Alam Lamuse yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan Muh Yunan (Teradu I) serta Kasubbag Perencanaan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk (BJB) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemberian Kredit Ritel bagi pegawai DKPP. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Sekretaris DKPP David Yama dan Pimpinan BJB Cabang Rasuna Said Agus Sumantri di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, pada Jumat (17/5/2024)
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Jumat (17/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Provinsi Sumut Ifrizal, ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Lindawati Simanjuntak. Teradu yang berstatus sebagai
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 56-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Perkara 56-PKE-DKPP/IV/2024 ini diadukan oleh Muhamad Abdullah yang memberikan kuasa kepada M. Imam Nasef, Ervan Susilo Adi Mamonto, Fakhry Rizal Rozaldy, M. Fahmi Sungkar, dan Regio
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan KPU agar dalam menetapkan aturan harus juga membuat pedoman pelaksanaan yg mudah dipahami oleh jajaran di bawahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (17/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ifrizal, ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Lindawati. Teradu yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 14 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (14/5/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Iqbal Suliansyah selaku Anggota KIP Kota Langsa terhitung
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin (13/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhamad Abdullah (Caleg DPRD Partai Nasdem) memberikan kuasa kepada M. Imam Nasef, Ervan Susilo Adi
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/IV/2024, pada Selasa (7/5/2024). Perkara ini diadukan Harbi Hanif Burdha, Dikalmen Putra, dan Rustam Budiman. Ia mengadukan Bayu Agung Perdana, Susila Andica, Dori Kurniadi, Ria Melani, dan Juni Wandri (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sijunjung)
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak pencabutan aduan untuk perkara Nomor 41-PKE-DKPP/III/2024 dalam siding pemeriksaan yang diadakan di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (8/5/2024). Pengadu perkara ini Angga Busra Lesmana yang memberikan kuasa kepada Hasbullah mencabut aduannya dalam sidang ini. “Karena menganggap para Teradu sudah demisioner sehingga aduan