Medan, DKPP – menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 103-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (1/7/2024). Perkara ini diadukan oleh seorang Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat bernama Ilham Mendrofa, yang memberikan kuasa kepada Khairul Anom. Pihak Teradu
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung EM. Osykar dan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyeleggara Pemilu (KEPP). Pemeriksaan Teradu I dan II dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor KPU Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (1/7/2024). Keduanya diadukan oleh Bangun
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 64-PKE-DKPP/VI/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Tuti Yuliati. Ia mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari (Teradu I) beserta enam Anggota KPU RI, yaitu Betty Epsilon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 94-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Senin (1/7/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bangun Jaya dan Melati yang memberikan kuasa kepada Edi Sutanto, Vitalis Jenarus, dkk. Pihak
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 81-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor BAWASLU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Senin (1/7/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor 81-PKE-DKPP/V/2024 diadukan oleh Dian Ozhari dan Eko Febrinaldo. Kedua nama tersebut mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Meiky Helmansyah
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada 1-2 Juli 2024. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024, 103-PKE-DKPP/V/2024, dan 104-PKE-DKPP/V/2024, akan diperiksa secara terpisah pada periode 1-2 Juli 2024. Berikut rincian mengenai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 12 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (28/6/2024). Tiga penyelenggara yang diberhentikan DKPP adalah Muh. Yunan selaku (Ketua KPU Kabupaten Konawe
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (27/6/2024). Kedua perkara tersebut adalah perkara Nomor 68-PKE-DKPP/V/2024 dan 89-PKE-DKPP/V/2024 yang diadukan oleh Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Sorong Muhammad Rizal yang memberikan kuasa kepada Muhammad
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 87-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Rabu (26/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Natalis Tabuni selaku peserta pada Pemilu Tahun 2024. Ia memberikan kuasa kepada Nahar A Nasada dan Azham Idham. Pengadu mengadukan Nolianus Kobogau,
Jayapura, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/V/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura pada Selasa (25/6/2024). Perkara ini diadukan oleh Sendy Lepi yang memberikan kuasa kepada Yusman, Soetjahyono Tukiran, dan Abdullah Syukur. Ia mengadukan sepuluh Penyelenggara Pemilu, lima diantaranya adalah Ketua dan