Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa 19 penyelenggara Pemilu dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 53-PKE-DKPP/III/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (10/4/2023), pukul 13.00 WIB. 19 penyelenggara Pemilu yang terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, tujuh Anggota KPU RI, dan tujuh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor PWI, Jakarta, Kamis (6/4/2023). MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari ini terkait dengan sosialisasi, publikasi, edukasi, dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2023 yang kedua pada Kamis (6/4/2023). Perkara ini diadukan Dahli Saptini. Pada sidang kedua ini, Pengadu kembali tidak hadir dengan alasan kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Dahli mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kedua atas perkara nomor 38-PKE-DKPP/II/2023 pada Kamis (6/4/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Oktureni Sandhra Kirana sebagai Teradu. Dahli mendalilkan Teradu masih tercatat sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023, Rabu (5/4/2023). Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Safri Desky serta empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Muhammadin, Kaman Sori, Sufriadi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar Fahrul Rozi selaku Teradu dalam perkara nomor 16-PKE-DKPP/II/2023 dan 23-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (5/4/2023). Fahrul Rozi berstatus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) perkara nomor 45-PKD-DKPP/III/2023 pada Selasa (4/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Issak Tabuni. Ia mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Nduga, yakni Ochla Nirigi, Peneas Lokbere, Voni Wunungga, Wilson Yansen Isir, dan Mira Wesareak (Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 pada Rabu (5/4/2023) pukul 09.00 WIB. Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Safri Desky serta empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan bahwa mengingatkan KPU dan Bawaslu akan potensi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalam verifikasi perbaikan untuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Hal ini disamapiakannya saat menghadiri undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penjelasan Bawaslu RI mengenai penanganan
Jakarta, DKPP – Terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hasyim merupakan Teradu dalam perkara 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Rabu (3/4/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada