Jakarta, DKPP – Penegak hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas di tanah air. Pemilu berkualitas dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengenalkan dan menjelaskan tentang 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) kepada Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Cilacap, Senin (21/11/2022). Hal ini ia lakukan saat menjadi narasumber dalam webinar bertema “Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu Pararel 2024” yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten
Denpasar, DKPP – Dunia kampus, selain juga menjadi tempat pendidikan, juga menjadi area untuk pembelajaran dan latihan kehidupan demokrasi bagi seluruh civitas academica. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Udayana di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Kota Denpasar, Sabtu (19/11/2022). Ia berpendapat, selain
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (18/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tiga dari empat orang tersebut
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), J. Kristiadi, mengingatkan penyelenggara pemilu untuk selalu menjaga etika dan moralitas dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pemilu harus memiliki kepekaan dalam hal etika. Hal tersebut disampaikannya dalam Pelatihan Sosiokultural dan Pembangunan Karakter Pengawas yang diselenggarakan Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu di Bogor, Jawa Barat,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, mengungkapkan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu akan menjadi salah satu agenda prioritas DKPP periode 2022 – 2027. Pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu, menurutnya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran kode etik yang diprediksi meningkat jelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal itu disampaikan Muhammad
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/X/2022 pada Jumat (18/11/2022) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya. Ia mengadukan Rolis Hasan, Monitha P. Mokodompit, dan Kifli Y. Malonda
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengapresiasi Bawaslu yang telah membuat rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Partisipatif. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta,
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, kembali mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk terus menjaga profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih bagi pengawas pada Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa mengingat divisi ini menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan atau diadukan, termasuk ke DKPP. Hal tersebut disampaikan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menghadiri rapat harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) secara virtual, Senin (14/11/2022). Dalam kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini, ia memberikan apresiasi terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Rancangan PKPU yang dibahas