Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 31-PKE-DKPP/X/2022 pada Senin (14/11/2022) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Iman Syahri Siagian. Ia mengadukan H. Syahru El Fauzi yang merupakan Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menghadiri acara peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Plaza Gedung A, Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Acara ini juga disertai dengan pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur ketiga provinsi tersebut oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tiga nama penjabat yang akan dilantik
Jakarta, DKPP – Kehadiran Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ex Officio atau perwakilan KPU dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, mengungkapkan Anggota DKPP Ex officio diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni Pasal 155 Ayat 4 huruf a dan b. “Keberadaan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengimbau jajaran KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten, maupun kota selalu berkomunikasi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dengan komunikasi yang baik, menurut I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mampu meminimalisir potensi konflik antar penyelenggara pemilu. Terlebih tahapan Pemilu dan
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Kamis (3/11/2022). Relasi ini terjalin dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Makhrus, M.Hum. di Gedung Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Kampus
Yogyakarta, DKPP – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) harus memahami seluk beluk tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), mulai dari aturan main, modus pelanggaran hingga kategorisasi pelanggaran KEPP. Demikian garis besar yang disampaikan oleh tiga eks Anggota DKPP, Muhammad, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, saat memberikan materi kepada 204 TPD periode 2022-2023 dalam Rapat
Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan 204 nama yang menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2022-2023 di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022). Pengukuhan ini merupakan satu dari serangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Peningkatan Kapasitas TPD yang diadakan DKPP Yogyakarta. Dalam pengukuhan ini, 204 TPD periode 2022-2023 mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu
Yogyakarta, DKPP – Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2022 resmi dibuka di Yogyakarta pada Selasa (1/11/2022). Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengungkapkan pentingnya kode etik bagi penyelenggara pemilu. Terlebih profesi penyelenggara menyangkut masyarakat luas. “Kode etik diperlukan di setiap lini kehidupan terutama yang menyangkut masyarakat banyak,
Yogyakarta, DKPP – Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur KPU sebagai majelis pemeriksa sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sangat penting. Hal tersebut disampaikan Hasyim Asy’ari dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022). “Kehadiran teman-teman jajaran KPU
Yogyakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2017-2019, Harjono menyatakan, independensi majelis sidang dalam persidangan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan mutlak. Menurutnya, independensi dalam suatu persidangan tidak hanya dimiliki oleh hakim saja, melainkan juga dimiliki oleh setiap orang yang diadili sehingga peradilan yang berjalan pun akan menjadi peradilan yang independen. “Jadi kalau seseorang diadili oleh pengadilan