Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen, dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022. Sanksi Pemberhentian Tetap dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak satu perkara di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta pada Rabu (31/8/2022). Perkara ini diadukan oleh
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengusulkan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Usulan ini disampaikan Muhammad dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kode Etik (SIETIK). Penandatangan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (30/8/2022) oleh Sekertaris DKPP, Yudia Ramli dan Direktur Layanan Aplikasi Layanan Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta, pada Rabu (31/8/2022) pukul 09.30 WIB. Teradu dalam perakra ini adalah Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen. Ia diadukan oleh Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Budi Prayitno, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Budi Prayitno selaku Anggota KPU Kabupaten Kapuas sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arifudin. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Arifudin merupakan Teradu dalam perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Sidang ini diadakan secara tertutup
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada satu penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Rabu (24/8/2022). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut diberikan kepada Budi Prayitno yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Kapuas selaku Teradu dalam perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022. “Menjatuhkan sanksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Rabu (24/8/2022) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan Teradu yaitu Anggota KPU Kabupaten Waropen, Daud Benamen, pada Jumat (19/8/2022). Perkara dengan nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 ini diadukan oleh Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Risoi yang merupakan Anggota KPU Provinsi Papua. Ketiga Pengadu mendalilkan Teradu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 28-PKE-DKPP/VII/2022 secara virtual pada Jumat (19/8/2022) pukul 09.00 WIB atau 11.00 WIT. Perkara ini diadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua, yaitu Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Adam Risoi. Ketiga nama tersebut