Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 124-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (3/8/2021) pukul 13.00 WIB atau 15.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh RS. Sunarto. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, yakni Alwi Ahmad, Muhammadun
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 145-PKE-DKPP/VI/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (3/8/2021) pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Awan Darmawan. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, yakni Irwan dan Swastari Haz
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menghadiri kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangka 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia yang diadakan secara virtual, Senin (1/8/2021) malam. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang terdapat dalam Bulan Kemerdekaan yang diadakan sejak Agustus 2017. Zikir dan Doa Kebangsaan ini diikuti oleh
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (2/8/2021) pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Ketut Adi Gunawan. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Prov. Bali yakni, I Dewa
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 152-PKE-DKPP/VI/2021, pada Jumat (30/7/2021) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Parinduri melalui kuasanya Fadli Nasution, dkk. Pengadu melaporkan Fadhilah Syarief, Ahmad Faisal, Muhammad Ikhsan, Muhammad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2021, pada Kamis (29/7/2021) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh mantan Pegawai Non PNS Bawaslu Kabupaten Maros (selanjutnya disebut sebagai Bawaslu Maros) Jumaidil. Pengadu melaporkan Kepala Sekretariat Bawaslu Maros, Hertaslin sebagai Teradu.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada satu penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (28/7/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu IV Agus Hasan Hidayat selaku Anggota KPU Kabupaten Kebumen sejak putusan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 152-PKE-DKPP/VI/2021, pada Jumat (30/7/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin Parinduri melalui kuasanya Fadli Nasution, dkk. Pengadu melaporkan Fadhilah Syarief, Ahmad Faisal, Muhammad Ikhsan,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2021, pada Kamis (29/7/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Jumaidil. Pengadu melaporkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, Hertaslin sebagai Teradu. Pokok perkara terkait dugaan bahwa Teradu telah memberikan Penilaian Atasan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/7/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa