DKPP, Jakarta – Penyelenggara pemilu tingkat ad hoc diharapkan menegakkan kode etik dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad dalam webinar nasional yang diselenggarakan DKPP bertema “Sosialisasi Etik dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020, Regional Barat II”. “Saya
Jakarta, DKPP – Potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak mengenal sekat atau batas usia, jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Pelanggaran pemilu seperti serangan jantung, menyerang penyelenggara tua maupun muda dan berpengalaman atau tidak. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm dalam Webinar Peningkatan Kapasitas SDM Session VII Penegakan Kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap lima (5) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam tiga perkara dari lima perkara yang
Jakarta, DKPP – Peradilan etika penyelenggara pemilu yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah dicontoh banyak negara di dunia. Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastuktur peradilan etika penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati angkat bicara soal penanganan perkara asusila yang ditangani oleh DKPP. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan webinar nasional DKPP yang bertemakan “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020”, Selasa (10/11/2020). Menurut Ida, penegakkan kode etik yang dilakukan DKPP beririsan dengan persoalan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan mandiri merupakan harga diri penyelenggara pemilu. Kehormatan penyelenggara yaitu bekerja secara mandiri bebas dari intervensi pihak mana pun. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Muhammad saat dihubungi awak media secara vitual pada Selasa (10/11/2020) sore “Harga diri penyelenggara itu ada pada kemandiriannya. Kehormatan penyelenggara itu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 5 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP Jakarta,
Jakarta, DKPP – Penyelenggara pemilu dipandang sebagai kategori profesional lantaran dituntut memiliki keahlian dan keterampilan yang spesifik. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati dalam webinar nasional bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan”, Selasa (10/11/2020). “Penyelenggara pemilu ini tidak cukup independen tapi juga profesional. Tidak
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyesalkan masih ada pihak yang memperdebatkan hukum dan etika. Meski keduanya berbeda, hukum dan etika memiliki tujuan yang sama yaitu keadilan bermartabat. Hal itu disampaikan Prof. Muhammad dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Akademis Dan Hukum Penyusunan Indeks Kepatuhan Etika (IKE) Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo menegaskan suksesi kepemimpinan melalui Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang harus berjalan dengan baik dan bermartabat. Meski Pilkada Serentak 2020 menganut sistem demokrasi one man one vote, hendaknya tidak memakai cara-cara yang liberal dan kapital, seperti hoaks, adu domba, politik uang, dan