Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (13/11) malam. Rapat ini dipimpin oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, didampingi Tenaga Ahli DKPP Rian Adhivira Prabowo. Hadir Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Selatan yakni, Amrah Muslimin
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menanyakan alasan anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Hendri Makaluasc, yang mencabut perkara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Ida menanyai Hendri Makaluasc terkait alasan pencabutan perkara yang dilakukan olehnya dalam sidang. Hendrik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019, pada Rabu (13/11/2019). Majelis sidang terdiri dari Dr. Harjono, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Opius Obama Tabo, yang memberikan Kuasa kepada Ahmad
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 208-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (12/11/2019). Sidang pemeriksaan berlangsung di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Teradu pada perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, yakni Helius Udaya, Jais, dan Lucinda Theodora. Sedangkan Pengadunya adalah
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 295-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (12/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Jamrioni (wiraswasta). Ia mengadukan Koordinator Sekretariat (Korsek) Kabupaten Wakatobi, Yusuf dan Kepala Sekretriat (Kasek) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyayangkan minimnya respon dari insan kepemiluan tentang wacana Badan Peradilan Pemilu. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam “Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Pendidikan Tata Kelola Pemilu” yang diadakan oleh Bawaslu RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (11/10/2019). Padahal, menurut Muhammad, wacana ini sudah
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Muhammad menjadi narasumber dalam kegiatan “Forum Discussion Group (FGD) Penguatan Kerja Sama Pendidikan Tata Kelola Pemilu” yang diadakan Bawaslu RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (11/11/2019). Acara ini diadakan untuk mengevaluasi dan menyerap masukan terkait program kerja sama yang dijalin Bawaslu dengan sejumlah kampus tentang pendidikan tata kelola Pemilu.
Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ikut memperingati Hari Pahlawan pada Minggu, 10 November 2019. Dalam memperingati Hari Pahlawan ini, DKPP melakukan upacara bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta. Upacara ini dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Buku ini ditulis oleh Ivan Mawardi dan Muhammad Jufri. Selain Prof. Muhammad, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pakar sebagai pembicara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Peringatan Keras untuk 7 (tujuh) penyelenggara