Gelar Sidang Anggota Bawaslu Provinsi Sumut, DKPP Pertanyakan Daftar “Black List Name”

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Aulia Andri yang merupakan anggota Bawaslu Provinsi Sumut, Senin (16/10). Aulia dilaporkan oleh Pangarahon Tanjung yang berprofesi sebagai perawat juga peserta dalam seleksi Panwaslu Kab/Kota di wilayah Sumut. Menurut Pengadu, dalam sidang yang digelar di ruang sidang DKPP, menyebutkan bahwa Aulia

Jelang Akhir Tahun, DKPP Siapkan Buku Outlook 2018 Sebagai Laporan Publik

Bogor, DKPP- Sekretariat DKPP persiapkan laporan publik berupa buku Outlook 2018, Sabtu (14/10). Ida Budhiati, anggota DKPP yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasinya kepada sekretariat yang tetap menjaga tradisi lembaga yakni menyusun laporan publik. Selain itu, Ida juga memberikan masukan terhadap materi buku Outlook 2018. Pertama, terkait profil dari ketua dan anggota DKPP periode

Rancangan Peraturan DKPP Mendapat Sambutan Positif Stake Holders

Sentul , DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terus melakukan persiapan sebagai langkah dalam rangka pembentukan sekretariat yang mandiri sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan rancangan Peraturan tentang Tim Pemeriksa daerah (TPD) dan peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP. Kedua peraturan

TPD Merupakan Ujung Tombak DKPP dalam Melakukan Pemeriksaan di Daerah

Sentul, DKPP – Penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang berintegritas, di mana proses, penyelenggara, sampai hasilnya diharapkan dapat berkualitas dan memiliki legitimasi.  Salah satu langkah yang dilakukan DKPP adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode

Ketua dan Anggota Bawaslu RI Diadukan ke DKPP

Jakarta, –  Pasangan Nomer 2 dalam Pilkada Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitouw dan Giri Wijayanto mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tadi siang (10/10/2017) sekitar pukul 14.30 WIB.   Pengadu datang ke sekretariat Biro Administrasi DKPP melalui kuasa hukumnya Taufik Basari dkk. Mereka diterima oleh bagian staf administrasi Pengaduan Biro Administrasi DKPP.  Dalam konferensi

Dinyatakan Hilang, Anggota KIP Kab Aceh Tenggara Dilaporkan ke DKPP

Jakarta, DKPP- Budiman Pasaribu, anggota KIP Kab Aceh Tenggara diadukan oleh rekannya yakni ketua dan anggota KIP Kab Aceh Tenggara. Pasalnya, Teradu telah menghilang sejak tanggal 21 Mei 2017. Menurut para Pengadu, Budiman tidak memberikan kabar keberadaannya hingga detik ini baik kepada rekan-rekannya di KIP Kab Aceh Tenggara juga kepada keluarganya. Dia juga tidak melaksanakan

Teradu Absen, Sidang KIP Aceh Tenggara Tetap Dilanjut

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik Anggota KIP Aceh Tenggara Budiman Pasaribu, Selasa 10 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, ini. Rencananya sidang ini melalui video conference, ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan anggota majelis serta pihak beperkara di Bawaslu Aceh.    Pengadu dalam perkara ini, Dedy

Teradu Absen, Sidang KIP Aceh Tenggara Tetap Dilanjut

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik Anggota KIP Aceh Tenggara Budiman Pasaribu, Selasa 10 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, ini. Rencananya sidang ini melalui video conference, ketua majelis berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan anggota majelis serta pihak beperkara di Bawaslu Aceh.    Pengadu dalam perkara ini, Dedy

Pilkada Serentak 2017, DKPP Terima 163 Pengaduan

*** 764 Penyelenggaraa Pemilu Diadukan   Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima sebanyak 159 pengaduan (per 9 Maret 2017) selama tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak 2017. Pengaduan tersebut hasil rekapitulasi Sekretariat Biro Administrasi DKPP dari tahun 2016 dan 2017.   Dari 159 pengaduan, ada enam jenis tahapan yang diadukan ke DKPP. Jenis-jenis tersebut antara lain

Ketua DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Independen dan Berintegritas

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP Dr. Harjono menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu bukanlah pekerjaan, namun profesi. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara ekslusif dengan Rilis.id, Jumat (29/9) yang bertempat di kantor DKPP.  Dia juga menjelaskan bahwa profesi harus disertai dengan keahlian, berbeda dengan pekerjaan yang tidak mewajibkan memiliki keahlian tertentu.  “Profesi dan vocation lain. Vocation itu saya