Sosialisasi DKPP Dengan Lembaga Keagamaan

  Sosialisasi DKPP Dengan Lembaga Keagamaan Senin, 03 December 2012 (27 reads) Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin-Rabu 3-5/12 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi DKPP Dengan Lembaga Keagamaan”, di Jakarta. Sebagai lembaga yang berkonsentrasi dalam penegakan etika penyelenggara Pemilu, DKPP menyadari bahwa penegakan etika tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh. Dan, peran agama-agama sangat

Rakornis Tentang Temu Lembaga Pengembangan Etika Bangsa

Rakornis Tentang Temu Lembaga Pengembangan Etika Bangsa kamis, 06 December 2012 (24 reads)   Jakarta, DKPP – Menyadari bahwa penegakan etika pada suatu badan atau lembaga negara, tidak dapat berjalan sebagai suatu bagian tersendiri yang lepas tanpa suatu kaitan dengan yang lain. Dan sebagai bagian integral dalam pembangunan bangsa, tiap-tiap badan atau dewan negara yang diberi negara amanat

Etika Bangsa Dalam Perspektif Agama

Etika Bangsa Dalam Perspektif Agama Tuesday, 04 December 2012 Jakarta, DKPP – Acara Sosialisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Lembaga Keagamaan telah memasuki hari kedua pada Selasa 4/12. Acara yang dibuka oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie Senin 3/12 malam ini dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia,

Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU

  Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Selasa, 13 November 2012 (401 reads) Jakarta, DKPP – Pada Selasa (13/11) mulai pukul 14.00 WIB, bertempat di Auditorium BPPT Jalan MH. Thamrin Jakarta, sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, gelar melanjutkan keterangan sangkalan dari pihak Teradu Ketua, anggota KPU dan Sekjen KPU. Sidang kali kedua ini

DKPP UMI Kerjasama Sosialisasikan Kode Etik

  DKPP UMI Kerjasama Sosialisasikan Kode Etik Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Sabtu  30/11 – 1/12 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Acara ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan utusan dari beberapa perguruan tinggi terkait rencana kerjasama dan sosialisasi penegakan kode etik melalui perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan lokasi

Dua Anggota KPU Lumajang Diberhentikam

Jakarta, DKPP- Dalam sidangnya pada Rabu 28 November 2012, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberi Putusan No. 27/DKPP-PKE-I/2012 berdasarkan pengaduan Sdr. Ali Mudhori sebagai Pengadu I dan Baihaqi sebagai Pengadu II dari DPC PKB Lumajang. Mereka mengadukan Ketua dan anggota KPU Lumajang Sdr Hery Sugiharto sebagai Teradu I dan Sdr Amin Bawazier sebagai Teradu II,

Pasca Putusan DKPP, Bawaslu Hadiri RDP

  Pasca Putusan DKPP, Bawaslu Hadiri RDP Kamis, 29 November 2012 (69 reads)   Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu melakukan pertemuan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Selasa (27/11). Dalam pertemuan tersebut membahas tentang pengelolaan anggaran Bawaslu 2012 serta target penyerapan anggaran selama 2012. Selain itu dalam rapat tersebut,

Peran Perguruan Tinggi Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

  Peran Perguruan Tinggi Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Rabu, 21 November 2012 (86 reads) Semarang, DKPP – Acara Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro memasuki hari kedua Selasa 20/11. Bertindak selaku narasumber pada sessi ini Prof. Drs. Pawito, PhD dari FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta dan

DKPP UNDIP Kerjasama Sosialisasikan Kode Etik

DKPP UNDIP Kerjasama Sosialisasikan Kode Etik       Senin, 19 November 2012 (146 reads)   Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin- Selasa  19-20/11 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”’. Acara ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan utusan dari beberapaperguruan tinggi terkait rencana kerjasama dan sosialisasi penegakan kode etik melalui

Kian Serius, Opsi Bawaslu Pidanakan KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan tidak akan memasukkan 12 partai politik (parpol) tidak lolos ke dalam verifikasi faktual, Senin (12/11) kemarin. Artinya, KPU tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengaku belum mendapatkan informasi mengenai putusan KPU.   "Saya belum tahu.