DKPP UMI Kerjasama Sosialisasikan Kode Etik Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Sabtu 30/11 – 1/12 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Acara ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan utusan dari beberapa perguruan tinggi terkait rencana kerjasama dan sosialisasi penegakan kode etik melalui perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan lokasi
Jakarta, DKPP- Dalam sidangnya pada Rabu 28 November 2012, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberi Putusan No. 27/DKPP-PKE-I/2012 berdasarkan pengaduan Sdr. Ali Mudhori sebagai Pengadu I dan Baihaqi sebagai Pengadu II dari DPC PKB Lumajang. Mereka mengadukan Ketua dan anggota KPU Lumajang Sdr Hery Sugiharto sebagai Teradu I dan Sdr Amin Bawazier sebagai Teradu II,
Pasca Putusan DKPP, Bawaslu Hadiri RDP Kamis, 29 November 2012 (69 reads) Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu melakukan pertemuan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Selasa (27/11). Dalam pertemuan tersebut membahas tentang pengelolaan anggaran Bawaslu 2012 serta target penyerapan anggaran selama 2012. Selain itu dalam rapat tersebut,
Peran Perguruan Tinggi Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Rabu, 21 November 2012 (86 reads) Semarang, DKPP – Acara Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Diponegoro memasuki hari kedua Selasa 20/11. Bertindak selaku narasumber pada sessi ini Prof. Drs. Pawito, PhD dari FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta dan
DKPP UNDIP Kerjasama Sosialisasikan Kode Etik Senin, 19 November 2012 (146 reads) Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin- Selasa 19-20/11 menggelar acara bertajuk “Sosialisasi Dan Kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”’. Acara ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan utusan dari beberapaperguruan tinggi terkait rencana kerjasama dan sosialisasi penegakan kode etik melalui
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan tidak akan memasukkan 12 partai politik (parpol) tidak lolos ke dalam verifikasi faktual, Senin (12/11) kemarin. Artinya, KPU tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengaku belum mendapatkan informasi mengenai putusan KPU. "Saya belum tahu.