Diduga Tidak Profesional, DKPP Periksa Bawaslu dan KPU Kabupaten Puncak

Aktivitas

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/VII/2024 di Mapolda Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Rabu (21/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Yuben Tabuni. Ia mengadukan tujuh penyelenggara Pemilu Kabupaten Puncak. Dua nama pertama yang diadukan adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak,

DKPP Periksa Anggota KPU Merangin Karena Perintahkan PPK Pindahkan Suara

Aktivitas

Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Merangin Nurfathu Qorida dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 121-PKE-DKPP/VII/2024 dan 123-PKE-DKPP/VII/2024, Rabu (21/8/2024). Dalam sidang yang diadakan secara hybrid di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Nurfathu Qorida diadukan oleh Para Pengadu yang

DKPP Periksa 17 Penyelenggara Pemilu Terkait Dugaan Penggelembungan Suara Pada 23 Agustus 2024

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Setiadharma yang memberikan kuasa kepada Nasrullah dan Rahmat. Ia mengadukan Ketua dan Anggotq KPU Provinsi Jawa

DKPP Berhentikan Tetap Empat Penyelenggara Pemilu

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (19/8/2024). Empat penyelenggara Pemilu tersebut berstatus Teradu dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024 dan 113-PKE-DKPP/VII/2024. Pada perkara