Rantepao, DKPP – Penyelenggara pemilu harus mempunyai komitmen dalam niat, gagasan dan tingkah laku. Artinya penyelenggara pemilu harus menjadi bagian dari yang menghadirkan solusi atau jalan keluar bagi tantangan Pemilu khususnya tantangan pengawasan sehingga tuduhan “The Part of Problem” itu tidak terbukti. Masih dalam acara Raker Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil
Rantepao, DKPP – Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas. Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati atau walikota tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan pemilu berintegritas. Hal ini disampaikan Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi
Dumai, DKPP – Jajaran pengawas pemilu harus memahami semua regulasi kepemiluan. Serta memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada jajaran yang diawasi, baik PPK maupun KPU. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Penerapan Kode Etik bagi Panwas Kecamatan dan Kesekretariatan Bawaslu Kota Dumai pada Pilkada 2020 di Hotel The Zuri-Dumai,
Bengkalis, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa hal terpenting bagi jajaran pengawas pemilu adalah memiliki pemahaman yang lebih tentang pemilu, dan mental yang kuat. Sebab jika mental sudah kuat, maka iman juga kuat, sehingga integritasnya pasti kuat. “Jajaran Pengawas harus lebih paham, lebih cermat, dan lebih mengerti regulasi daripada jajaran KPU. Perbanyak
Badung, DKPP – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menjadi salah satu pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Politik dan Pemerintahan Umum: Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada 2020. Rakor yang diinisiasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini digelar di Bali Nusa Dua Convention Center,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan koordinasi pengembangan pengolahan arsip dan informasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Selasa (25/2/2020) di Gedung C, Kantor ANRI, Jakarta Selatan. DKPP diwakili Kasubbag Pengelolaan Sistem Informasi, Mardia Sukma Sari Holle, Kasubbag Kerjasama, Helty M Lengkong, Kasubbag Pengelolaan Arsip, Mangatur
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 11 penyelenggara pemilu Sumatera Utara (Sumut) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Senin (24/2/2020). 11 penyelenggara pemilu tersebut berstatus sebagai Teradu dalam perkara 21-PKE-DKPP/II/2020. Tujuh di antaranya adalah Ketua
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Minggu (23/2/2020) pukul 19.30 WIB. Forum yang dipimpin oleh Anggota DKPP Dr. Alfitra Salamm dan didampingi Tenaga Ahli DKPP Ferry Fathurokhman serta Kabag Fasilitasi Persidangan & Teknis
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik untuk perkara nomor 09-PKE-DKPP/I/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Sabtu (22/2/2020). Perkara ini diadukan oleh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Hasan Tomu. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yesaya Dude dan Bendahara KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Theroce
Jayapura, DKPP – Ketua majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memberikan ultimatum terakhir kepada Teradu I, Nus Wakerkwa dan Teradu III, Penehas Kagoya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP). Kedua Teradu merupakan Anggota KPU Kabupaten Puncak yang tidak hadir tanpa keterangan dalam sidang pemeriksaan perdana dugaan pelanggaran KEPP nomor