Ratna Dewi Pettalolo: Posisi ASN Dilematis di Setiap Pemilu

Jakarta, DKPP – Sengkarut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada individu ASN. Pengambil kebijakan dan pembina kepegawaian perlu dilibatkan, mulai dari gubernur, bupati, sampai dengan walikota. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP,  Ratna Dewi Pettalolo, dalam acara Fasilitasi Sentra Gakkumdu dengan tema Urgensi Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024 di

Ratna Dewi: Sanksi DKPP Bukan Untuk Efek Jera

Jakarta, DKPP – Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Demikian disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Gowa yang diadakan Bawaslu Kabupaten Gowa, Rabu (30/11/2022). “Tapi untuk memulihkan

Heddy Lugito: Penyelenggara Dilarang Rangkap Jabatan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan penyelenggara pemilu harus fokus pada tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dilarang untuk rangkap jabatan. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan ad hoc. Hal tersebut disampaikaan Heddy Lugito

DKPP Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tolikara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (28/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara. Tiga orang yang diadukan

DKPP Akan Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tolikara Pada 28 November 2022

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (28/11/2022) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten

DKPP Sampaikan Dua Masukan Terkait Rancangan PKPU Pencalonan Anggota DPD

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan dua masukan terkait Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Lanjutan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (25/11/2022). “Ada dua masukan dari

Tio Aliansyah Ajak Panwascam Pesisir Barat Pahami Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, mengajak jajaran Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Pesisir Barat memedomani Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat

Ratna Dewi: Penegakan Hukum Syarat Mutlak Wujudkan Pemilu Berkualitas

Jakarta, DKPP – Penegak hukum menjadi syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas di tanah air. Pemilu berkualitas dapat diartikan sebagai pesta demokrasi yang berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam

Ratna Dewi Kenalkan 13 Prinsip KEPP kepada Panwascam se-Cilacap

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengenalkan dan menjelaskan tentang 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) kepada Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Cilacap, Senin (21/11/2022). Hal ini ia lakukan saat menjadi narasumber dalam webinar bertema “Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu Pararel 2024” yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten