Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kota Palu, Kamis (27/8/2019) malam. Rapat yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo ini diadakan untuk persiapan sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 81-PKE-DKPP/VII/2020 pada Jumat (28/8/2020) di Kota Palu. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Teguh
Yogyakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati berpesan agar para penyelenggara pemilu lebih logis dalam berpikir dan tidak terlampau emosionil ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikan Ida dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kamis (27/8/2020).
Padang, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad meminta penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat kreatif dan inovatif untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Harapan tersebut disampaikan Muhammad dalam Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, pada Kamis (27/8/2020).
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berperan maksimal mengatasi pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengatakan Gakkumdu memiliki peran sentral dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2020 menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil, dan aman. Harapan itu disampaikan Alfitra dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 81-PKE-DKPP/VII/2020 pada Jumat (28/8/2020) pukul 09.00 WITA. Perkara dengan nomor pengaduan 86-P/L-DKPP/VII/2020 ini diadukan oleh Abdul Majid. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, yaitu Abd. Chair sebagai Teradu. Pengadu mendalilkan telah terjadi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa lima Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 84-PKE-DKPP/VIII/2020 pada Jumat (28/8/2020) pukul 09.00 WIB. Lima anggota Bawaslu tersebut berstatus sebagai Teradu dalam perkara 84-PKE-DKPP/VIII/2020, yaitu Is Sumarsono, Sudarmanto, Rosita, Tri Asmiyanto, dan Rini Iswandari. Kelimanya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk tiga perkara, yakni perkara nomor 75-PKE-DKPP/VII/2020, 76-PKE-DKPP/VII/2020, dan 78-PKE-DKPP/VIII/2020 di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pengadu dalam perkara nomor 75-PKE-DKPP/VII/2020 adalah Rumusan Lala. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, yaitu Repa Duha,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 79-PKE-DKPP/VIII/2020 pada Jum’at (28/8/2020) pukul 08.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa Zainal Efendi selaku Anggota KPU Kab. Dharmasraya. Ia diadukan oleh Ansori, Pengawas Kelurahan Desa Sungai Rumbai Timur. Dalam pokok aduannya, Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi sejumlah pegiat pemilu yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di Kantor DKPP Jakarta pada Rabu (26/8/2020) siang. GIAD diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad, Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati, Dr. Alfitra Salamm, dan Didik Supriyanto, MIP. Sementara, Anggota DKPP, Prof.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sejumlah catatan terhadap Aplikasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk tingkat TPS. Rencananya aplikasi ini akan diterapkan di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2020. Anggota DKPP, Didik Supriyanto, S.IP.,M.IP mempertanyakan autentikasi saksi dalam Sirekap. DKPP khawatir jika tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal tersebut