DKPP Akan Periksa Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Papua Barat

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Samaun Dahlan yang memberikan kuasa kepada delapan orang, di antaranya adalah M. Yasin Djamaludin, Jansen E. Sihaloho, dan

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaaran Kode Etik di Kota Semarang

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dua perkara tersebut yang masing-masing bernomor 298-PKE-DKPP/XI/2024 dan 311-PKE-DKPP/XII/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 23 dan 24 April 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 298-PKE-DKPP/XI/2024 Sidang pemeriksan

DKPP Akan Periksa Tiga Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Mataram

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada 23 – 24 April 2025. Tiga perkara tersebut yakni Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024, 36-PKE-DKPP/I/2025, dan 322-PKE-DKPP/XII/2024, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 316-PKE-DKPP/XII/2024 dan 36-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi

DKPP Periksa Dugaan Afiliasi Anggota KPU Kabupaten Kediri dengan Partai Politik

Aktivitas

Surabaya, DKPP – Yusuf Sya’roni dan Moh. Isnaini saling mempertahankan argumen dalam sidang pemeriksaan yang di gelar di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (17/3/2025). Sidang tersebut merupakan sidang pemeriksaan kedua terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 301-PKE-DKPP/XI/2024. Dalam perkara ini, Yusuf Sya’roni (pengadu) mendalilkan Anggota KPU Kabupaten