Penyelenggara Pemilu Jadi Cabang Kekuasaan Keempat

Jakarta, KPU – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu menjadi cabang kekuasaan keempat. “Menurut Montesquieu cabang kekuasaan itu ada tiga. Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Itu teori kono. Pada abad keduapuluh, cabang kekuasaan itu menjadi empat. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif dan media. Itu kata para ahli ilmu politik. Tapi menurut saya

Sidang kedua Pangkajene, Mendengar Keterangan Saksi

Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan pada Kamis (26/9), mendengar keterangan Saksi. Ada dua Saksi yang dihadirkan Pengadu, yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkajene Firdaus A Noor dan Bisman (anggota LSM). Dalam sidang pertama terungkap, Pengadu Radian Syam sebagai kuasa hukum Prinsipal Abdul Gaffar Pattape, mengadukan Ketua dan

Hari ini, DKPP Gelar Empat Sidang

*** Sidang Perdana KPU Pati Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar empat sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis (26/09). Lokasinya di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin No. 13. Pukul 10. 00 WIB sidang kedua dengan pihak Teradu; ketua dan anggota KPU Kepulauan Talaud. Pihak Pengadu, Bastian Noor Pribadi. Selanjutnya,

Sidang Kelima Maluku Tenggara, Agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (26/9) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang diduga dilakukan oleh Ketua dan dua anggota KPU Kab Maluku Tenggara. Sidang ini merupakan sidang kelima dengan agenda mendengarkan keterangan pihak Terkait. Adapun pihak Terkait yang dimaksud yakni Engel Dumatubun dan Lutfi Taher, dua anggota

DKPP Tidak Tebang Pilih

Jakarta, DKPP – Juru bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, sekretariat DKPP telah menerima pengaduan Sdr Trimoelja D Soerjadi selaku kuasa tim kampanye pasangan calon Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa), dengan pengaduan No. 235/I-P/L-DKPP tanggal 4 September 2013 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPU Jawa Timur Sdr Andry

Sidang Perdana KPU Pati Digelar

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (27/9) menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik, yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Pati, Jawa Tengah. Kelima komisioner KPU Kab Pati ini diperkarakan oleh DPP PDI-P melalui tim advokat DPP PDI-P Donni Tri Istiqomah dan Radian Syam. Kelimanya disangkakan telah

Jawaban Atas Laporan/Aduan Ketua KPU Prov. Jatim

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 4 September 2013 menerima surat pengaduan/laporan dari Sdr. Trimoelja D. Soerjadi (Pengadu) No. 235/I-P/L-DKPP/2013  perihal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Prov. Jawa Timur. Dalam surat tersebut Sdr. Trimoelja D. Soerjadi  (Pengadu) melaporkan  Ketua KPU Prov Jawa Timur atas nama Sdr Andry

Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Talaud Belum Diputuskan

Jakarta, DKPP – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali mengingatkan Teradu, ketua dan tiga anggota KPU Kepulauan Talaud. Hal tersebut terkait pencantuman kata “keputusan” dalam jawaban tertulis Teradu atas sidang sebelumnya. “Sidang ini belum ada Putusan. Mana Putusan itu? Buktikan?,” kata ketua majelis Saut H Sirait semberi memperlihatkan jawaban tertulis Teradu dalam sidang dengan Teradu

Ditengarai Majelis Diintervensi, Pengadu 1 Ditegur Majelis

Jakarta, DKPP – Noldi Tuwoliu, Pengadu 2 meminta kepada majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara segara memutuskan perkaranya. Bakal calon Bupati Kepulauan Talaud itu mengaku pihaknya mendapatkan desakan dari para pendukungnya karena belum mendapat kepastian hukum. “Kami sudah menyampaikan kepada massa pendukung agar bersabar. Namun mereka mendesak agar segera diselesaikan. Bila tidak, kami tidak bertanggung jawab atas

DKPP Memperkuat Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP– Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini mengungkapkan DKPP telah bertindak secara selektif  dalam memeriksa pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. “DKPP sebagaimana termaktub dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu , UU No 8 Tahun  2012 tentang Pileg, dan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012  Tentang Pedoman Beracara Kode Etik