DKPP Rehabilitasi Ketua dan Anggota KPU Jambi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi seluruh komisioner KPU Provinsi Jambi, Kamis (20/1)  pukul 14.00. Mereka dinyatakan tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Hal  tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan. Selaku ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis  Saut H Sirait, Ida Budhiati, Prof Anna Erliyana, serta Valina Singka Subekti. Sedangkan pihak

Seluruh Komisioner KPU Mamuju Dijatuhkan Sanksi Peringatan

Jakarta, DKPP–  Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar hari ini (Kamis, 20/2) menerima sebagian dalil pengaduan yang yang diajukan oleh Ikram A terhadap para Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Atas putusan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada para Teradu. “Menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu

Seluruh Komisioner KIP Gayo Lues Direhabilitasi

Jakarta, DKPP- Sidang putusanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (20/2) menolak seluruh dalil pengaduan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terhadap Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues. Dengan penolakan tersebut, DKPP mengembalikan nama baik (merehabilitasi) para Teradu. “Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, 

Sesi Dua Bahas Cara Penerimaan Pengaduan

  Jakarta, DKPP – Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu  memasuki sesi kedua, Kamis (20/02). Hadir seluruh staf bagian pengaduan di lingkungan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) dan anggota DKPP. Turut hadir sebagai narasumber juga aktivis penggiat Pemilu seperti Ahsanul Minan dan Jojo Roh serta Rahmad Bagja dari BK DPR RI.

Ketua DKPP: Tak Perlu Khawatir dengan Penyelenggara Pemilu yang Dipecat

Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa tak perlu khawatir dengan banyaknya penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap. Pasalnya, mereka yang dipecat itu tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2014 melainkan kasus-kasus yang terjadi pada Pemilu Kepala Daerah.   “Mereka yang dipecat adalah para komisioner KPU lama yang berpihak dengan incumbent dalam Pemilukada,”

Saksi Kunci Bandar Lampung Bantah Teradu Minta Uang

Jakarta, DKPP- Benar tidaknya Teradu Yusrizal yang merupakan Anggota Panwaslu Bandar Lampung melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah Anggota Panwascam di Bandar Lampung menemui titik terang. Hal tersebut terungkap dari keterangan Saksi kunci, yakni Noviana Basri, dalam sidang kedua untuk perkara Bandar Lampung yang digelar hari ini (Rabu, 19/2) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Di

Ketua DKPP : Sanksi Peringatan Bersifat Mendidik

Jakarta, DKPP– Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sanksi Peringatan bagi penyelenggara Pemilu memiliki sifat mendidik.  Hal tersebut diungkapkan Jimly saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Pemilu 2014 : Kesiapan Penyelenggaraan dan Tantangannya yang diselenggarakan oleh Kompas, Rabu (19/2). “ Sanksi Peringatan itu memiliki sifat mendidik, jadi sekeras apapun DKPP memberikan sanksi peringatan itu

Sidang Keempat Perkara Tolikara

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa  (18/2) menggelar sidang keempat atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan oleh Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) karena dianggap terlibat dan tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Muhammad Irfan Setitit

DKPP Susun Modul Bimtek Tim Pemeriksa Daerah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Minggu  (14–16/2) menggelar acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,” bertempat di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung. Kegiatan penyusunan modul ini dibuka langsung oleh Anggota DKPP Saut H Sirait didampingi anggota Nur Hidayat Sardini. Dalam sambutan pembukaan Jumat (14/2) malam, Saut menjelaskan latar belakang dan dasar hukum

Saut: Dua Alasan Dibentuk Tim Pemeriksa Daerah

Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah