Dinilai Abaikan Laporan Paslon, Panwas Mamuju Utara Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (16/2) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Panwas Kab. Mamuju Utara, mereka adalah Nasrun Natsir, Andi Nurhadi, dan Syamsudin. Pemeriksaan dipimpin oleh Valina Singka Subekti dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Sukadji Sarbi, Mukmin Taufiq, Busrang Riandhy, dan Mursalim. Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dalil

Semoga Masalah “LGBT” Pemilu Segera Teratasi

Jakarta, DKPP – Selama kurun waktu lima tahun, Indonesia melaksanakan lima kali Pemilu. Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada serentak dan Pemilukada serentak periode kedua.  Menurut Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini, pelaksanaan Pemilukada kerap sekali menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Pemilukada merupakan rezim nasional, ada pula yang mengatakan rezim daerah.   “Polemologi mengenai kedudukan

NHS: Saya Bangga Menjadi Orang Indonesia

Jakarta, DKPP – Demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan baik. Bahkan indeks demokrasi Indonesia meningkat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pertumbuhan dari Pemilu ke Pemilu. Dia pun merasa bangga karena demokrasi di Indonesia mendapatkan pujian dari negara-negara asing. “Ini prestasi Bangsa Indonesia. Saya

Sistem Pemilu Harus Menguatkan Sistem Presidensial

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)    Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, selama tahun 2012-2017 ada lima kali Pemilu; pertama, Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tahun 2012-2014. Kedua, Pemilu anggota DPR, DPR, DPRD tahun 2014. Ketiga, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Keempat, Pemilu kepala daerah serentak dan wakil

DKPP Gelar Sidang Kedua Perkara Waropen

Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Waropen, Papua, Jermias Mofu kembali menghadapi sidang etik penyelenggara Pemilu, Rabu (17/2). Sidang kali ini diadakan secara video conference dari kantor DKPP Jakarta dan kantor Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura. Mejelis sidang dipimpin oleh Prof Anna Erliyana, didampingi Anggota Saut Hamonangan Sirait Anggota Tim Pemeriksa Daerah dari Papua yakni Sombuk

Dinilai Abaikan Laporan Paslon, Panwas Mamuju Utara Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (16/2) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Panwas Kab. Mamuju Utara, mereka adalah Nasrun Natsir, Andi Nurhadi, dan Syamsudin. Pemeriksaan dipimpin oleh Valina Singka Subekti dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Sukadji Sarbi, Mukmin Taufiq, Busrang Riandhy, dan Mursalim. Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dalil

Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Pengadu Malah Ditanya Akreditasi

Jakarta,DKPP – Lembaga Independen Pemantauan Demokrasi (LIPD) merasa heran dengan sikap Panwas Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pasalnya, mengadukan dugaan pelanggaran pihak Panwas malah menanyakan status pelapor.   Glorio Sanen, direktur LIPD yang juga sebagai Pengadu, menjelaskan, pihaknya menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Silat Hilir pada 11 November 2015. Kemudian pihaknya mengadukan

Dinilai Lalai Saat Pungut Hitung Pemilukada, Panwaslih Kabupaten Sragen Disidangkan

Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sragen, Slamet Basuki Indrowiyono, harus menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Senin (15/2). Dia didalilkan tidak memberikan sanksi kepada semua saksi Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno (Paslon bupati terpilih), yang mengenakan atribut Paslon di hari pemungutan suara, 9 Desember

DKPP Gelar Diskusi soal Revisi Undang-Undang Pemilukada

Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2015 menyisakan banyak catatan, di antaranya adalah soal pengaturannya. Pengaturan Pemilukada 2015, yang regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pemilukada. Bersama KPU, Bawaslu, masyarakat pegiat Pemilu, dan media massa pada Rabu (10/2) DKPP menggelar diskusi untuk

Hari Pemungutan Suara Diumumkan di Masjid dan Langgar

Jakarta, DKPP â€“ Formulir C6-KWK kurang lengkap, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa harus mengikuti sidang kode etik. Pasalnya, oleh Panwas setempat selaku Pengadu, dinilai tidak profesional. Sidang berlangsung melalui video conference di ruang Sidang DKPP dan kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, Selasa (9/2) tadi pagi pukul 09.00 WIB.  Selaku Ketua majelis Ida