Jakarta, DKPP- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Suswantoro melantik Raja Monang Silalahi menjadi Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Bagian Administrasi Umum Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Rapat, Gedung Bawaslu RI Lantai 4, Jakarta, Jumat (16/9) pukul 10.00. Raja Monang Silalahi sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Humas pada Biro Hukum, Humas,
Jakarta, DKPP – Dalam rangka perbaikan sistem peradilan Pemilu di Indonesia, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar di masa yang akan datang ada integrasi sistem peradilan Pemilu (integrated electoral justice system). Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan “Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Semarang, DKPP – Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, DKPP menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama seluruh jajarannya. Anggota Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam sambutan pengarahan
Semarang, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Setelah pembukaan FGD pada semalam Rabu (7/9), pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun
Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data yang diolah dari Bagian Persidangan DKPP per tanggal 7 September 2016, sejak tahun 2012 hingga
Semarang, DKPP – Berdasarkan Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Lembaga Negara baik Kementerian maupun Non-Kementerian wajib melaporkan hasil kinerja lembaga mereka. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam sambutan acara Focus Group Discussion “Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Acara digelar di Ruang Amartapura 2 Hotel
Semarang, DKPP – Berpijak dari sudut pandang penegakan kode etik dalam memotret penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu, DKPP berkesimpulan bahwa membangun konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor determinan bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu. Untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya atas nama Muhammad Jakfar, Selasa (9/8). Bertempat di kantor Bawaslu provinsi Aceh, Jl Elang nomor 1 Gampung Atuek Pahlawan. Pemeriksaan akan digelar dengan dipimpin langsung oleh anggota DKPP Endang
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana berpendapat beda (dissenting opinion) atas Putusan DKPP terhadap perkara KIP Aceh Timur. Seperti diketahui, amar putusan DKPP terkait perkara tersebut menyatakan bahwa para Teradu yakni Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Hadar Nafis Gumay, masing-masing sebagai Ketua dan
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Papua, Hosea Genongga untuk kesekian kalinya lolos dari sanksi etis berat berupa pemberhentian tetap yang dijatuhkan oleh DKPP. Hari ini, Rabu (7/9), DKPP telah menyatakan dia tidak terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu seperti yang dituduhkan oleh Pengadu bernama Marnus Kogoya, seorang PNS di Tolikara. Pernyataan DKPP tersebut disampaikan