No. 111 Tahun 2023
Unduh Putusan
DKPP Rehabilitasi Ketua KIP Aceh Singkil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir selaku Teradu dalam perkara Nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023. Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (7/11/2023). “Merehabilitasi nama baik Teradu M. Nasir selaku Ketua merangkap Anggota
DKPP Periksa Ketua Bawaslu RI & Anggota Panwaslih Aceh Pada 6 November 2023
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 126-PKE-DKPP/X/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (6/11/2023) pukul 14.00 WIB. Rahmat Bagja (Teradu I) dan Fahrul Rizha Yusuf
DKPP Hadir Menjaga Integritas Pemilu Pada Level Tertinggi
Jakarta, DKPP – Kepercayaan Publik adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dalam kegiatan Apel Kasatwil Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan tema “Strategi dan Kebijakan dalam
J. Kristiadi: Etika Sangat Penting Dalam Pemilu
Jakarta, DKPP – Penyelenggara Pemilu harus senantiasa mengedepankan etika dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas dan bermartabat. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristiadi dalam kegiatan Dialog Kebangsaan Sonora di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Rabu (1/11/2023). “Etik ini kita anggap penting. Jangankan
Ratna Dewi: Sanksi DKPP Bukan Untuk Membuat Efek Jera
Pasangkayu, DKPP – Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan penyelenggara Pemilu merupakan salah satu tujuan dijatuhkannya sanksi DKPP kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik. Demikian disampaikan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo ketika menanggapi pertanyaan terkait sanksi DKPP dari salah satu peserta kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Sanksi DKPP berbeda dengan
Diduga Menjabat Sekretaris Parpol, DKPP Periksa Anggota Bawaslu Kota Gorontalo
Bone Bolango, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 117-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, pada Jumat (27/10/2023). Perkara ini diadukan Lukman Ismail, Frengki Kasim, Yance Pakaya, dan Rosihan Kaluku sebagai Pengadu I sampai IV. Para Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman
Diduga Menjadi Pengurus Parpol, DKPP Periksa Anggota KPU Pangkep
Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/X/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar, pada Jumat (27/10/2023). Perkara ini diadukan Muh. Ridwan yang memberikan kuasa kepada Fadli dan Burhan. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Hasanuddin G. Kuna
Heddy Lugito Ungkap Keistimewaan Pemilu Tahun 2024
Jakarta, DKPP – Pemilu tahun 2024 menjadi perhelatan demokrasi yang istimewa. Oleh karena itu, masyarakat dan stakeholder kepemiluan diimbau bersama-sama mengawal dan menyukseskan Pemilu yang akan datang. Demikian disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam acara Gala Dinner Bersama Panwaslu Luar Negeri di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Kamis (27/10/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh 183 Panwaslu
DKPP Buka Tanggapan Masyarakat Terhadap 76 Nama Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2023-2024
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan 76 nama yang menjadi calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2023-2024. Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut nama-nama calon TPD unsur Masyarakat periode 2023-2024 diumumkan berdasar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. “DKPP