Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 307-PKE-DKPP/IX/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan politisi lokal dari Partai Gerindra, Agustinus Gundigi, yang memberikan kuasa kepada Stefanus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 305-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Michael Thomas Alva Suaebu yang memberikan kuasa kepada Kodrat Effendi. Michael adalah Calon Anggota DPR Provinsi Papua. ia mengadukan Ketua
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 309-PKE-DKPP/IX/2019 di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), pukul 16.00 WIT. Delapan penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima komisioner KPU Kabupaten Paniai dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019” sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP dalam mengemban amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai wujud nyata melaksanakan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), pukul 11.30 WIT. Perkara ini diadukan oleh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Hasan Tomu. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yesaya Dude. Dalam pokok aduannya, Hasan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 322-PKE-DKPP/XI/2019, Kamis (12/12/2019), di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. Pengadu pada perkara tersebut adalah Romulus Tindaon, Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo. Sedangkan Teradunya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Batubara, Ade
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 319-PKE-DKPP/IX/2019 di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), pukul 09.00 WIT. Pengadu perkara ini, Saleh Alhamid, mendalilkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika, Indra Ebang Ola dan Dedy Nataniel Mamboay, telah menyalahgunakan jabatannya dengan meminta
Medan, DKPP – Sesuai data yang diolah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi tertinggi jumlah Teradunya dalam Putusan DKPP. Data tersebut adalah hasil rekapitulasi jumlah Teradu berdasarkan sebaran provinsi. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 328-PKE-DKPP/XI/2019 di Kanto Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (11/12/2019), pukul 19.30 WIT. Perkara ini diadukan oleh Agustinus Tebai, Matias Butu dan Daniel Tebai. Ketiganya memberikan kuasa kepada Jean Janner Gultom dan Yustinus Butu. Para
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 311-PKE-DKPP/X/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (11/12/2019), pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Fredy Agus Ayomi, Leonard S. Ruamba dan Sam Sainal