Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 11 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/3/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (29/3/2021). Sidang dipimpin Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis dengan Anggota Majelis terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Prof. La Ode Safuan (unsur masyarakat), Ade Suareni, ST (unsur
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 15-PKE-DKPP/I/2021. Perkara ini diadukan oleh Adly Yusuf Saepi. Pengadu mengadukan La Golonga dan Abang Saputra Laliasa (Anggota Bawaslu Kab. Kolaka Timur) sebagai Teradu I dan Teradu II. Teradu I akan diperiksa terkait
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 73-PKE-DKPP/II/2021 pada Jumat (26/3/2021). Perkara tersebut diadukan oleh Sunardi. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun,  Nurhidayat. Pokok aduan  Teradu diduga tidak jujur pada saat mendaftar Sebagai Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Karimun tahun 2017
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah bahwa “DKPP mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah selama 5 (lima) Hari melalui laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapat tanggapan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati menegaskan tidak ada batasan waktu bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan pemilu. Hal tersebut ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, serta historis terbentuknya kelembagaan Bawaslu. Meski pemilu atau pilkada telah usai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Pernyataan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula (selanjutnya disebut KPU Kep. Sula) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang digelar secara virtual pada Jumat (26/3/2021), pukul 07.00 WIB. Ketua dan Anggota KPU Keo. Sula yang diperiksa adalah Yuni Yunengsih Ayuba (Ketua), Ramli
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 16-PKE-DKPP/I/2021 pada Jumat (26/3/2021). Sebagai informasi, sidang ini akan dilaksanakan secara tertutup. Perkara tersebut diadukan oleh Ning Setiati. Pengadu melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong,  Bambang. Pokok aduan  terkait dugaan perbuatan asusila
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk empat perkara yakni, Nomor 32-PKE-DKPP/I/2021, Nomor 70-PKE-DKPP/II/2021, 86-PKE-DKPP/II/2021, dan Nomor 87-PKE-DKPP/II/2021 pada Jumat (26/3/2021) Perkara Nomor 32-PKE-DKPP/I/2021 Perkara ini diadukan oleh Abd. Fataha Fataruba melalui kuasanya Kuswandi Buamona. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 73-PKE-DKPP/II/2021 pada Jumat (26/3/2021). Perkara tersebut diadukan oleh Sunardi. Pengadu melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat. Pokok aduan  Teradu diduga tidak jujur pada saat mendaftar Sebagai Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Karimun tahun