DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Karena Dugaan Loloskan Mulan Jameela

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 330-PKE-DKPP/XI/2019. Pengadu pada perkara tersebut adalah Fahrul Rozi memberikan kuasa kepada Rizka Fadli dan M Rizki Wahyudi. Fahrul adalah Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Jawa

JUMAT, 27 DESEMBER 2019, DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU RI

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 330-PKE-DKPP/XI/2019. Pengadu pada perkara tersebut adalah Fahrul Rozi memberikan kuasa kepada Rizka Fadli dan M Rizki Wahyudi. Fahrul adalah Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Jawa

DKPP Periksa Ketua KPU Kabupaten Cirebon

Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Cirebon, Senin (23/12/2019), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Agus Amino. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, H. Sopidi. Dalam pokok aduannya, Agus menyebut mendalilkan tiga poin

Dr. Alfitra Salam: Tingkatkan Komunikasi Sesama Penyelenggara Pemilu!

Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat persiapan sidang dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (22/12/2019) malam, pukul 20.00 WIB. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk Perkara Nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 yang akan diadakan di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Senin (23/12/2019).

DKPP Periksa Tiga Penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 321-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Sabtu (21/12/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Bambang Hermanto. Sedangkan Teradunya adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra, Rapiuddin serta Koordinator Sekretariat dan Bendahara Bawaslu

Prof. Muhammad Berikan Arahan Kepada Puluhan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Manokwari

Manokwari, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Muhammad, S.IP, M.Si menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Menjelang Pilkada 2020 dengan tema Peranan DKPP dalam Kode Etik Penyelenggara dan Pengawas Pemilu. Kegiatan ini di diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari pada Sabtu (21/12/19) malam, pukul 19.30 WIT di Swiss-Belhotel, Kabupaten Manokwari. Mengawali diskusinya,

Alfitra: Pemilu Adalah Bidan yang Lahirkan Pemimpin

Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr. Alfitra Salamm mengisi Kuliah Umum Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dengan tema “DKPP dan Konstitusional Etik” di lantai 3 Gedung Rektorat UMMU, pada Sabtu (21/12/2019). Kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa dari FH UMMU, serta para undangan yang meliputi perwakilan partai politik, YBH

Ketua DKPP Harjono, “Pemilu itu Mahal”

Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menjelaskan tentang tahapan perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari peristiwa Kebangkitan Nasional Tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan lahirnya BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. Tahapan sejarah itu sebagai penentuan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik bukan Kerajaan. Rakyat

Ketua DKPP, Dr. Harjono Dilantik Menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK

Jakarta, DKPP –  Presiden Joko Widodo melantik Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat, 20/12/19 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan ini berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang