Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) terkait Pemahaman Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan Teknik Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Bogor, Jawa Barat. Acara yang dilaksanakan pada 16-18 November 2020 ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi tentang KEPP serta pemahaman secara masif terhadap masyarakat dan semua
Surabaya, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Ida Budhiati mengingatkan penyelenggara pemilu akan pekerjaan rumah (PR) bersama selepas perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020. PR yang dimaksud adalah pengawalan terhadap jalannya pembaharuan hukum pemilu dalam pembahasan perubahan undang-undang pemilu, khususnya terkait desain kelembagaan penyelenggara pemilu. “KPU, Bawaslu dan DKPP ini meskipun tusinya beda-beda,
Manokwari, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan DKPP tidak akan menutup mata dan telinga atas saran dan kritik. DKPP justru sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak, tidak terkecuali media massa. Penegasan itu disampaikan langsung Prof. Muhammad dalam acara Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media
Manado, DKPP – Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad menyarankan agar Penyelenggara Pemilu tetap harus menjaga integritas guna menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Politik Awal Tahun “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020” yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado di Graha Pena, Kota Manado,
Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Harjono menjelaskan tentang tahapan perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari peristiwa Kebangkitan Nasional Tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan lahirnya BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945. Tahapan sejarah itu sebagai penentuan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik bukan Kerajaan. Rakyat
Manado, DKPP – Pemilu harus dijadikan sebagai pesta kebudayaan, yakni budaya untuk berdemokrasi. Karena demokrasi tidak hanya soal masuk pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi demokrasi yang baik adalah demokrasi yang hidup oleh budaya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat menghadiri sekaligus memberi sambutan pada kegiatan Launching Pemilihan Walikota dan
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 329-PKE-DKPP/XII/2019, Kamis (19/12/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Pengadu pada perkara tersebut adalah Budiyono melalui kuasanya Chandra Muliawan. Mereka mengadukan Anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah. Dalam pokok aduan,
Manado, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengatakan, mekanisme one man one vote harus dipastikan betul berjalan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bentuk dari adanya kedaulatan rakyat di tanah air. Hal ini diungkapkankannya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan workshop dengan stakeholder dalam rangka Diseminasi dan Uji Publik Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 329-PKE-DKPP/XII/2019, di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis (19 Desember 2019), pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara te\rsebut adalah Budiyono yang memberikan Kuasa kepada Chandra Muliawan. Teradu pada perkara tersebut adalah Esti Nur Fathonah
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 305-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Michael Thomas Alva Suaebu yang memberikan kuasa kepada Kodrat Effendi. Michael adalah Calon Anggota DPR Provinsi Papua. ia mengadukan Ketua