Jakarta, DKPP – Anggota DPD RI, Prof. Jimly Asshiddique menyebut DKPP sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik. Menurutnya, kepeloporan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Menurutnya, kemunculan DKPP pada awalnya selalu ditanggapi dengan pertanyaan terkait referensi lembaga sejenis dari luar negeri. Hal ini dilontarkannya ketika memberi Ceramah Umum dalam Rapat
Jakarta, DKPP – Ketua dan sejumlah Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan arahan kepada ratusan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPD dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Dalam acara ini, hadir Ketua DKPP, Dr. Harjono, dan empat Anggota DKPP,
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan kondisi keuangan yang sempat dialami DKPP pada tahun ini. Hal ini dilontarkannya di hadapan ratusan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 34 provinsi se-Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPD dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta,
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Harjono membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2019) malam. Di depan ratusan TPD dari 34 Provinsi, Harjono mengatakan bahwa masyarakat Indonesia belum cukup dewasa dalam menjalani kehidupan demokrasi. Dalam
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan tujuan dari Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2019. “Tujuan Rakornas TPD dan Penyampaian Lapkin adalah tercapainya transparansi kinerja DKPP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan peraturan perundang–undangan,” kata Bernad ketika menyampaikan laporan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 323-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Agus Aryanto yang memberikan kuasa kepada Muhammad Mizriyanto. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Jayapura yakni Oktavianus Injama, Grace Dina Ursia,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 307-PKE-DKPP/IX/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan politisi lokal dari Partai Gerindra, Agustinus Gundigi, yang memberikan kuasa kepada Stefanus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 305-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (12/12/2019). Perkara ini diadukan oleh Michael Thomas Alva Suaebu yang memberikan kuasa kepada Kodrat Effendi. Michael adalah Calon Anggota DPR Provinsi Papua. ia mengadukan Ketua
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 309-PKE-DKPP/IX/2019 di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), pukul 16.00 WIT. Delapan penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima komisioner KPU Kabupaten Paniai dan tiga komisioner Bawaslu Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2019” sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP dalam mengemban amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai wujud nyata melaksanakan