Putusan No. 84 Tahun 2020
Download
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Buziri Ronald Korwa selaku Ketua KPU Kabupaten Supiori dalam perkara nomor 82-PKE-DKPP/VIII/2020. Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Didik Supriyanto, S.IP.,MIP dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/9/2020). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menghadiri rapat virtual terkait Pembahasan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menegaskan perlu adanya tindakan konkret dari KPU dan Bawaslu untuk melarang kerumunan dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertema “Gelaran Pilkada Serentak dengan Protokol Kesehatan Ketat Menjalankan Agenda Demokrasi Indonesia”, yang digelar oleh LSM Indonesia Bureaucracy and Service
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 3 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (23/9/2020) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang sidang DKPP
Jakarta, DKPP – Untuk mencegah penyebaran dan kluster baru Covid-19, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merekomendasikan aktivitas pengumpulan massa pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 ditiadakan. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Kerja Komisi II (K.III), Gedung Nusantara DPR RI pada Senin
Surakarta, DKPP – Tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung pada 4-6 September lalu membuat desakan penundaan pilkada semakin meluas. Ratusan petisi penundaan pilkada dibuat karena khawatir pandemi Covid-19 semakin memburuk. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan saat tahapan pencalonan berlangsung di 270 kabupaten, kota,
Manokwari, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan DKPP tidak akan menutup mata dan telinga atas saran dan kritik. DKPP justru sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak, tidak terkecuali media massa. Penegasan itu disampaikan langsung Prof. Muhammad dalam acara Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media