DKPP Periksa Seluruh Anggota KPU dan Bawaslu Kota Surabaya Terkait Calon Perseorangan

Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen. Ia mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari KPU Kota Surabaya dan lima

Sidang Kedua Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Prinsipal Pertanyakan Komitmen Bawaslu Kab. Banggai

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020) dipimpin Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, APU. Sidang kedua ini digelar secara video conference, Ketua Majelis bersama Pengadu dan Pihak Terkait (Bawaslu RI) berada di Ruang Sidang Utama DKPP di

Prof. Muhammad: Majelis Sidang Juga Terikat Kode Etik

Surabaya, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengungkapkan, kode etik tak hanya mengikat para penyelenggara pemilu saja, melainkan juga majelis sidangnya. Hal ini diungkapkan Muhammad saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (21/10/2020). “Majelis juga terikat kode etik ada aturannya,” kata Muhammad.

Prof. Muhammad: Papua dan Papua Barat Harus Jadi Lokomotif Pilkada Berintegritas dan Berkualitas

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap Papua dan Papua Barat melahirkan pilkada yang berintegritas serta berkualitas pada Pilkada Serentak 2020. Dua provinsi di ujung timur Indonesia ini diharapkan ini menjadi contoh atau role model pemilu bagi kabupaten, kota, maupun provinsi yang lain yang melaksanakan pilkada. Harapan tersebut disampaikan dalam

Kamis 22 Oktober 2020, DKPP Kembali Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Sulawesi Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 109-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Bupati Kabupaten Banggai, H. Herwin Yatim. Ia mengadukan enam penyelenggara pemilu di Sulawesi Tengah (Sulteng). Enam orang yang diadukannya terdiri dari lima

KAMIS 22 OKTOBER 2020, DKPP AKAN PERIKSA SEMBILAN PENYELENGGARA PEMILU KOTA SURABAYA

RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020). Pengadu dalam perkara ini adalah Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur. Dia mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari KPU

Prof. Muhammad: Tujuan Pilkada Hidup Damai Dan Saling Menghargai Perbedaan

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Prof. Muhammad menyesalkan pandangan miring yang menyudutkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pandangan itu mengatakan pilkada sebagai ajang konflik yang mengarah kepada perpecahan. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Maluku Utara’

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak Terkait Sengketa Bapaslon Pilkada

Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 97-PKE-DKPP/IX/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (20/10/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh tiga pengurus partai politik Kabupaten Fakfak, yaitu Natalis Fatubun (Wakil Ketua DPD PAN Fakfak), Abdul Rahman (Ketua DPC

Ida Budhiati: Pastikan Setiap Pemilih Punya Informasi Memadai Untuk Menggunakan Hak Konstitusionalnya

Jakarta, DKPP− Dalam rangka meningkatkan derajat pelayanan kepada para pencari keadilan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, KPU, dan Bawaslu membangun sebuah kesepakatan. DKPP mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik pada badan ad hoc. Hal ini disampaikan oleh Anggota

Ida Budhiati: Penyelenggara Tidak Cukup Bermodal Pengalaman Tanpa Ditopang Keahlian Dan Pengetahuan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai komitmen yang tinggi kepada jajaran penyelenggara, melalui penyelenggaraan Webinar Nasional  Sosialisasi Kode Etik Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020 Regional Timur yang digelar Senin (19/10/2020). Dalam webinar tersebut, DKPP meminta jajaran penyelenggara untuk merefleksikan kembali, agar  tidak terulang persoalan yang sama, khususnya dalam