Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 70-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (16/6/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Hardian Tuasamu. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame (Teradu I) dan Ketua
Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) memiliki tantangan yang berat ke depan. Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 disebutnya menjadi tantangan yang harus dihadapi TPD. Demikian disampaikan Heddy saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) seluruh Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Sukoharjo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 57 Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu berasal dari empat provinsi daerah otonom baru (DOB) dan pengganti antarwaktu periode 2022-2023. Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito serta dihadiri anggota lainnya yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-11 pada Senin (12/6/2023) di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, tema HUT ke-11 DKPP adalah “menjaga marwah demokrasi”. Menurutnya, tema ini mengingatkan tujuan pendirian DKPP yang menjadi penjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu. “Itu dimaksudkan menjaga marwah
Sukoharjo, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan sanksi DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan demokrasi di Indonesia. “Bagi kami sanksi-sanksi DKPP adalah bagian dari evaluasi bagi penyelenggara Pemilu, serta pembenahan untuk kemajuan besar bagi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri Syukuran Ulang Tahun
Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, per 31 Mei 2023, DKPP telah 207 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan Heddy dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kabupaten Sukoharjo, Senin (12/6/2023). “Dari banyaknya aduan Sumatera Utara menjadi
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberjaya dalam sidang kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Jumat (9/6/2023) DKPP menghadirkan PPK Sumberjaya sebagai Pihak Terkait untuk mendengar keterangan mereka tentang proses dan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) unsur masyarakat periode 2022-2023 untuk Provinsi DKI Jakarta. Calon tersebut adalah Asep Kamaluddin Nashir. Nama Calon Pengganti Antar Waktu TPD unsur masyarakat ini akan diumumkan di laman www.dkpp.go.id dan media sosial (medsos) DKPP untuk mendapat tanggapan atau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan Kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (9/6/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor 60-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Singgih Prabowo, perkara nomor 62-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Yulia Setiawan, dan perkara nomor 63-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Ina Raina. Teradu dalam tiga
Bekasi, DKPP – Penyelenggara Pemilu pada tingkat ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dituntut satu frekuensi dalam memahami peraturan atau regulasi kepemiluan. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Keputusan KPU RI Nomor: 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau