Prof. Muhammad: Prinsip Persidangan DKPP : Cepat, Terbuka, Sederhana, Dan Tanpa Biaya

Aktifitas

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor. “Kegiatan FGD ini sangat penting, mendesak, dan strategis. Tanpa mensimplifikasi FGD yang lain, saya harap forum diskusi ini bisa ‘menguliti’ dan mengidentifikasi secara cermat, poin-poin mana dari peraturan tentang pedoman

Prof. Teguh Prasetyo: Penyelenggara Pemilu Bermartabat Hatinya Harus Sedalam Samudra

Aktifitas

Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosinya Menurutnya, pengendalian diri merupakan salah satu ciri dari penyelenggara pemilu yang bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Panwaslih

Alfitra Salamm: Jadikan Pilkada Sebagai Momentum Untuk Kebangkitan Daerah

Aktifitas

Balikpapan, DKPP – Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang hanya tinggal dalam hitungan hari. Tidak ada diskusi yang dilakukan baik oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada, pilkada tetap berjalan. Anggota Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra  Salamm, dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media)

Usai Hari Pencoblosan, Didik Supriyanto Prediksi Laporan ke DKPP Meningkat Signifikan

Aktifitas

Bandung, DKPP – Jumlah pelaporan atau aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan 23 November 2020 mencapai 139 aduan. Sebanyak 36 laporan atau aduan terkait dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon, disusul dengan penetapan pasangan dengan 23 laporan,

Pramono Ubaid Tanthowi

Anggota DKPP

Pramono Ubaid Tanthowi, MA. lahir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 17 Januari 1975. Sejak masih duduk di bangku sekolah, ia sudah aktif berorganisasi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Saat menjadi mahasiswa, Pram –sapaan Pramono– juga aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan sempat menjadi Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta pada 1997-1999. Selepas kuliah, ia

Jumat 27 November 2020, DKPP Akan Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Kabupaten Aceh Timur

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020 pada Jumat (27/11/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dan seorang dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Lima Teradu

Alfitra Salamm Paparkan Empat Makna Persidangan DKPP

Aktifitas

Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.

Baru Dinilai KIP, DKPP Raih Peringkat Tiga Dalam Aspek Keterbukaan Informasi

Aktifitas

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meraih posisi ketiga sebagai lembaga negara non struktural yang paling terbuka informasinya. Hal ini diumumkan dalam kegaitan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diadakan secara daring oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020). Dalam penganugerahan itu, KIP memasukkan DKPP sebagai lembaga negara non struktural ke

Alfitra Salamm: Politik Uang Ancaman Terbesar Pilkada Serentak 2020

Aktifitas

Jakarta, DKPP – Politik uang atau money politic menjadi potensi pelanggaran paling besar dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi celah masuknya money politic. Selain itu, diperkuat budaya masyarakat

KAMIS 26 NOVEMBER 2020, DKPP AKAN PERIKSA KPU DAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk tiga perkara yakni perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020, 128-PKE-DKPP/X/2020, dan perkara nomor 132-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (26/11/2020). Pada pukul 09.00 WITA, DKPP akan menggelar sidang perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 dan 128-PKE-DKPP/X/2020. Perkara ini diadukan oleh Awang Yacoub Luthman melalui