DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Binjai Terkait Penanganan Pelanggaran

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 154-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Medan, Rabu (9/10/2024). Perkara ini diadukan oleh dua pengurus Partai Golkar Kabupaten Binjai, yaitu Taufik Hidayah dan Fahri Manera. Pihak yang diadukan adalah Ketua dan Anggota Bawaslu

Teken MoU dengan Unsrat, Heddy Lugito Sebut DKPP Akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024

Manado, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut pihaknya akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan Heddy saat menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Sam Ratulangi di Kota Manado, Selasa (8/10/2024). “Saat ini DKPP sedang menyusun indek kepatuhan etik

DKPP Akan Periksa Dua Perkara di Kota Kendari pada 9 Oktober 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Sulawesi Tenggara. Kedua perkara tersebut adalah nomor 180-PKE-DKPP/VIII/2024 dan 163-PKE-DKPP/VII/2024 yang akan diperiksa secara bersamaan di Kota Kendari pada Rabu (9/10/2024). Berikut rincian mengenai kedua perkara tersebut: 1. Perkara Nomor 180-PKE-DKPP/VIII/2024 Perkara

DKPP Akan Periksa Empat Perkara Dugaan KEPP di Kota Medan Pada 9 s.d 11 Oktober 2024

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Keempat perkara tersebut yaitu perkara Nomor 154-PKE-DKPP/VII/2024, 164-PKE-DKPP/VII/2024, 149-PKE-DKPP/VII/2024 dan 173-PKE-DKPP/VII/2024 akan digelar secara terpisah pada periode 9- 11 Oktober 2024. Dengan rincian sebagai berikut: Perkara Nomor