Hasil pencarian untuk:

Prof. Muhammad: Prinsip Persidangan DKPP : Cepat, Terbuka, Sederhana, Dan Tanpa Biaya

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor. “Kegiatan FGD ini sangat penting, mendesak, dan strategis. Tanpa mensimplifikasi FGD yang lain, saya harap forum diskusi ini bisa ‘menguliti’ dan mengidentifikasi secara cermat, poin-poin mana dari peraturan tentang pedoman

Prof. Teguh Prasetyo: Penyelenggara Pemilu Bermartabat Hatinya Harus Sedalam Samudra

Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosinya Menurutnya, pengendalian diri merupakan salah satu ciri dari penyelenggara pemilu yang bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Panwaslih

Alfitra Salamm: Jadikan Pilkada Sebagai Momentum Untuk Kebangkitan Daerah

Balikpapan, DKPP – Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang hanya tinggal dalam hitungan hari. Tidak ada diskusi yang dilakukan baik oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada, pilkada tetap berjalan. Anggota Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra  Salamm, dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media)

Usai Hari Pencoblosan, Didik Supriyanto Prediksi Laporan ke DKPP Meningkat Signifikan

Bandung, DKPP – Jumlah pelaporan atau aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan 23 November 2020 mencapai 139 aduan. Sebanyak 36 laporan atau aduan terkait dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon, disusul dengan penetapan pasangan dengan 23 laporan,

Alfitra Salamm Paparkan Empat Makna Persidangan DKPP

Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.

Baru Dinilai KIP, DKPP Raih Peringkat Tiga Dalam Aspek Keterbukaan Informasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meraih posisi ketiga sebagai lembaga negara non struktural yang paling terbuka informasinya. Hal ini diumumkan dalam kegaitan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diadakan secara daring oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020). Dalam penganugerahan itu, KIP memasukkan DKPP sebagai lembaga negara non struktural ke

Alfitra Salamm: Politik Uang Ancaman Terbesar Pilkada Serentak 2020

Jakarta, DKPP – Politik uang atau money politic menjadi potensi pelanggaran paling besar dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi celah masuknya money politic. Selain itu, diperkuat budaya masyarakat

Prof. Muhammad Jelaskan Empat Modal Menjadi Kepala Daerah Di Hadapan Media Manokwari

Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Ngetren Media (Ngobrol Etika penyelenggara Pemilu Dengan Media) pada Selasa (24/11/20). Sebagai informasi, sejak September hingga November 2020, DKPP telah melaksanakan Ngetren Media di 19 provinsi di Indonesia. Untuk diketahui, Provinsi Papua Barat akan menggelar pilkada di sembilan kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang. Dari sembilan