Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 88-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Kamis (8/5/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Septo Adinara yang memberikan kuasa kepada Deno Marlando dan Riki Susanto. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (teradu I),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 8-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, Selasa (6/5/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Armen Sanusi Harahap yang memberikan kuasa kepada Irwansyah Putra Nasution, Raisa Fahniadi Setiawan, Husein Harahap, dan kawan-kawan. Pengadu mengadukan Ketua KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 26-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor DKPP Jakarta, pada Rabu (7/5/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Aizan dan Jecky Haryanto. Para pengadu mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (Teradu I), beserta enam anggotanya yakni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 458 (Ayat) 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan
Unduh Putusan