Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar jalan santai dalam rangka Hari Ulang tahun (HUT) ke-10 DKPP yang dilaksanakan pada Minggu (12/6/2022) pagi. Mengambil rute pendek, dimulai dari Kantor DKPP menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan kembali ke Kantor DKPP, jalan santai tersebut berlangsung dengan meriah dan penuh kehangatan. Ketua DKPP, Prof.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Ex Officio Bawaslu, Puadi mengungkapkan bahwa tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh Bawaslu perlu dimaksimalkan. Menurutnya, jajaran Bawaslu masih kurang mengoptimalkan pendataan tersebut. “Sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga untuk kepentingan pertukaran data,” kata Puadi dalam webinar “Satu Dekade
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ex Officio KPU, Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu memiliki kedudukan yang setara dan sederajat. “KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki kedudukan yang setara,” terang Yulianto saat menjadi narasumber dalam webinar yang diadakan oleh DKPP RI, Jakarta, Jumat (10/6/2022). Ia mengatakan, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengajak penyelenggara dan peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk merawat Indonesia dengan filsafat pemilu. Filsafat pemilu merupakan pijakan sekaligus fondasi yang melahirkan pemilu bermartabat dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan sosial yang terkandung di dalamnya. “Pijakan atau fondasi ini (filsafat pemilu) yang
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Didik Supriyanto mengingatkan bahwa proses rekrutmen penyelenggara pemilu agar tidak merusak kemandirian penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Didik dalam webinar “Satu Dekade DKPP Mengawal Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, Jumat (10/6/2022). Menurutnya, rusaknya kemandirian penyelenggara pemilu, yang notabene merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45),
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memberikan piagam penghargaan kepada Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Abhan dan Anggota DKPP Ex Officio Bawaslu 2017-2018, Ratna Dewi Pettalolo, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (10/6/2022). Pemberian piagam penghargaan ini dilakukan berbarengan dengan diadakannya webinar DKPP. Abhan dan Ratna Dewi Pettalolo menerima piagam penghargaan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Ida Budhiati mengungkapkan penyelenggara pemilu menjadi profesi paling rentan digugat atau dituntut oleh sejumlah pihak, baik stakeholder kepemiluan atau masyarakat luas. Pernyataan itu disampaikan Ida Budhiati dalam webinar ‘Satu Dekade DKPP Mengawal Kode Etik Penyelenggara Pemilu’ yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP, Jumat
Jakarta, DKPP – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang masa tugas Anggota DKPP periode 2017-2022 unsur Tokoh Masyarakat. Perpanjangan masa tugas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 63/P Tahun 2022 yang ditandatangani pada 8 Juni 2022. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DKPP, Prof. Muhammad saat membuka webinar “Satu Dekade DKPP Mengawal Kode Etik Penyelenggara Pemilu”
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan kegiatan donor darah di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (10/6/2022). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DKPP ke-10 yang jatuh pada 12 Juni 2022. Kegiatan donor darah ini adalah yang pertama dilakukan DKPP. Meski demikian, kegiatan ini langsung banyak mendapatkan antusias yang baik
Pangkalpinang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm, APU mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng pegiat pemilu individu maupun kelompok dalam menjalankan pengawasan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang. Dengan masa kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 yang telah diputuskan hanya 75 hari, beban pengawasan tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh