Jayapura – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap KPU Kabupaten Nduga dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 296-PKE-DKPP/XI/2024. Sidang ini diadakan di Kantor KPU Provinsi Papua. Sidang ini tidak berlangsung lama karena aduan dicabut oleh pihak pengadu. Pencabutan aduan disampaikan melalui surat tertanggal 28 Maret
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 247-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (10/4/2024). Perkara ini diadukan oleh Irnawati Tahir Rasyid. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mappi, Yati Enoch (Teradu I) , beserta empat anggotanya: Irwan Awaludin, Carolus
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 263-PKE-DKPP/X/2024 secara daring, pada Kamis (10/4/2025). Perkara ini diadukan oleh Kadir Salwey dan Nataniel Wanaribaba. Para pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu I) , beserta empat anggotanya,yaitu; Evrida Worembai, Hugo Alvian,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Kedua perkara tersebut, yakni Nomor 247-PKE-DKPP/X/2024 dan 296-PKE-DKPP/XI/2024, akan diperiksa secara terpisah pada 10-11 April 2025. Rincian Perkara 1. Perkara Nomor 247-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan digelar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara daring. Kedua perkara bernomor 263-PKE-DKPP/X/2024 dan 268-PKE-DKPP/X/2024 itu, akan digelar secara terpisah pada 10 dan 11 April 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 263-PKE-DKPP/X/2024 Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pada Kamis (10/4/2025)
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 17-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Selasa (25/3/2025). Selalu pengadu dalam perkara ini adalah Mahfud AR Kambay. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Abdul Salim (teradu I), berserta dua anggotanya
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (25/3/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Iswanto dan Anhar. Mereka mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka, Fatmawati dan dua anggotanya, yaitu: Jakson dan Arnia. Para teradu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Senin (24/3/2025). Selaku pengadu dalam perkara ini adalah Mahfud AR. Kambay. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Abdul Salim (teradu I) , berserta dua anggotanya,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 18-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Selasa (25/3/2025) pukul 10.00 WITA. Pengadu dalam perkara ini adalah Iswanto dan Anhar. Mereka mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka, Fatmawati dan dua anggotanya, yaitu: Jakson
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 292-PKE-DKPP/XI/2024 dan 293-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Kamis (20/3/2025). Dua perkara ini diadukan oleh Khenoli Waruwu dan Sabahati Gulo yang memberikan kuasa kepada Itoloni Gulo, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Ikhtiar