Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada tiga Penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (20/1/2025). Ketiga Penyelenggara Pemilu tersebut adalah Masjidah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 302-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng Satriadi dan tiga anggotanya, yaitu Siti Wahidah, Kristaten Jon, dan Nurhalina diperiksa terkait
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (17/1/2024). Perkara ini diadukan oleh Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam yang memberikan kuasa kepada Abdul Fatah Pasolo, Murad Malawat, Arifudin dan Suwardy Kalengkongan. Para Pengadu mengadukan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 33-PKE-DKPP/I/2025 pada Jumat (17/1/2025). Perkara ini diadukan Thomas Yeimo yang memberikan kuasa kepada Sergius Wabiser. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai yakni Sem Nawipa (Ketua), Petrus Nawipa, Sisilia Nawipa, dan Lukas Gobai sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada perkara nomor 299-PKE-DKPP/XI/2024. Sidang ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025). Dalam perkara ini, Ade Yamin yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun dan Iwan Kurniawan Niode mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 31-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (17/1/2024) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam yang memberikan kuasa kepada Abdul Fatah Pasolo, Murad Malawat, Arifudin dan Suwardy Kalengkongan.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 302-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Sukarlan Fachrie Doemas yang memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, Dadin Eka Saputra, dan M. Rosyid Ridho. Ia
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 secara daring pada Jumat (17/1/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Thomas Yeimo yang memberikan kuasa kepada Sergius Wabiser. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai yakni Sem Nawipa (Ketua), Petrus Nawipa,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 294-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (15/1/2025). Perkara ini diadukan oleh Aki Maryam Bwefar memberikan kuasa kepada Folter Hans Wangol, Dorothea P. Mahubessy, dan Aloysius Renwarin. Pengadu mengadukan Yohanis Richard Yenggu, Harris Everdson
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 299-PKE-DKPP/XI/2024 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Kamis (16/1/2025) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ade Yamin yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Steve Dumbon,