Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 151-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jum’at (8/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Dadan Jaenudin yang memberikan kuasa kepada Topan Prabowo dan Ali Bachtiar. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua KPU
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 132-PKE-DKPP/IV/2025, di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Kamis (7/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Gerak Langkah Indonesia (GLI), Putrawan Suryatno. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu, M. Al Kahfi R. Lidda, beserta empat anggotanya, yaitu Hasnur, Syahrudin, Nurliana,
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, pada Kamis (7/8/2025). Perkara ini diadukan Adly Yusuf Saepi yang memberikan kuasa kepada Mursalim. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Murhum Halik (teradu I) , serta
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 167-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Yayat Supriatna. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada (teradu I), beserta empat anggotanya, yaitu; Fauzi Akbar Rudiansyah,
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor perkara 160-PKE-DKPP/VI/2025 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (6/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Dadan Jaenudin yang memberikan kuasa kepada Topan Prabowo dan Ali Bachtiar. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda,
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 120-PKE-DKPP/III/2025, di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Rabu (6/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Ardi Trisandi. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Darmawan. Ardi mendalilkan teradu telah bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum karena diduga
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 127-PKE-DKPP/IV/2025, di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Rabu (6/8/2025). Perkara ini diadukan Ari Arfan Hasibuan. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Nasaruddin, serta empat anggotanya, yakni: Hasrun, Iskandar, Sri Wulandari, dan
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 93-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Selasa (5/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Gerak Langkah Indonesia (GLI), Putrawan Suryatno. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, bersama dua anggotanya, yaitu: Darmawan dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ketiga perkara bernomor 160-PKE-DKPP/VI/2025, 167-PKE-DKPP/VI/2025, dan 151-PKE-DKPP/V/2025 akan digelar secara terpisah pada 6 s.d 8 Agustus 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 160-PKE-DKPP/VI/2025 Sidang pemeriksaan perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 127-PKE-DKPP/IV/2025 dan 134-PKE-DKPP/IV/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 6 dan 7 Agustus 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 127-PKE-DKPP/IV/2025 Sidang pemeriksan