DKPP Periksa Bawaslu Pasangkayu Terkait Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Aktivitas

Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 93-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Selasa (5/8/2025). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Gerak Langkah Indonesia (GLI), Putrawan Suryatno. Sedangkan pihak yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, bersama dua anggotanya, yaitu: Darmawan dan

DKPP Akan Periksa Tiga Perkara Dugaan Pelanggaran Etik di Kota Bandung

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ketiga perkara bernomor 160-PKE-DKPP/VI/2025, 167-PKE-DKPP/VI/2025, dan 151-PKE-DKPP/V/2025 akan digelar secara terpisah pada 6 s.d 8 Agustus 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 160-PKE-DKPP/VI/2025 Sidang pemeriksaan perkara

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Kendari

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 127-PKE-DKPP/IV/2025 dan 134-PKE-DKPP/IV/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 6 dan 7 Agustus 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 127-PKE-DKPP/IV/2025 Sidang pemeriksan

DKPP Berhentikan Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Sartua Tjarda Adil Yesyurun Situmorang, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi pemberhentian tetap itu dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk 12 perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).