Padang, DKPP – Kualitas pemilu presiden dan wakil presiden maupun legislatif yang baru saja digelar masih menjadi perdebatan. Hal tersebut seiring dengan terjadi pelanggaran etik di setiap tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 serta Penyusunan Kerangka Implementasi Perencanaan dan Program Pengawasan
Bengkulu, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kamis (10/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah,
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 yang dilaksanakan secara hibrida, Kamis (10/7/2025). Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith T.M. Anaada, beserta dua Anggotanya, yaitu Glendy Dalope dan Sidra Sofyan,
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 119-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, Rabu (9/7/2025) Perkara ini diadukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Nomor Urut 2 pada Pilkada 2024, Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 68-PKE-DKPP/II/2025, pada Rabu (9/7/2025). Perkara ini diadukan Christo Mario Yosephino Pranda dan Richardus Tata Sontani yang memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Asrun, dan kawan-kawan. Para pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025. Sidang akan dilakukan secara hibrida di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kamis (10/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Para pengadu mengadukan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (10/7/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud dalam Pilkada 2024, yaitu Irwan Hasan dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)Heddy Lugito mengungkapkan, pihaknya akan melanjutkan program Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) pada 2026. Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPRI RI dengan Kemendagri, DKPP, BNPP, dan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa
Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 83-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Garisah Idharul Haq. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fatiah, berserta dua anggotanya, yaitu: Muhammad Sodikin, dan Choirunnisa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 68-PKE-DKPP/II/2025 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Christo Mario Yosephino Pranda dan Richardus Tata Sontani yang memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Asrun dan Mukhlish Muhammad Maudidi.