Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Papua. Sidang pemeriksaan kedua perkara tersebut akan dilaksanakan secara terpisah pada 18 – 19 Juni 2025 di Polda Papua, Jayapura. Kedua perkara ini melengkapi empat perkara lain yang lebih dahulu dijadwalkan dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara pemilu, yakni: Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Afrianti, dan Anggota KPU Kabupaten Madiun, Luky Noviana Yuliasari. Keduanya terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi pemberhentian tetap dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk sebelas perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Mirwan dari lembaga Elhan RI. Mirwan mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nellyati, beserta dua Anggotanya, Zahlul
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Keempat perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 87-PKE-DKPP/II/2025, 92-PKE-DKPP/II/2025, 94-PKE-DKPP/II/2025, dan 95-PKE-DKPP/II/2025, akan digelar secara terpisah pada 17- 20 Juni 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1.