Jakarta, DKPP – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di usianya yang ke-13 ini, DKPP menerima 5.383 pengaduan dari 12 Juni 2012 sampai dengan 8 Juni 2025. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam acara Syukuran HUT ke-13 DKPP yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berusia 13 tahun pada Kamis (12/6/2025) hari ini. Di usia barunya ini, DKPP berkomitmen terus berbenah dan memperbaiki diri dalam banyak hal. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Syukuran HUT ke-13 DKPP ‘Konsisten Menjaga Etika Penyelenggara Pemilu’ yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. “Kami
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 136-PKE-DKPP/IV/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Jumat (13/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Iwan Kurniawan Niode yang memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut terdapat lima problem pelaksanaan Pemilu 2024 berdasar perkara-perkara yang diperiksa DKPP. Hal ini disampaikan perempuan yang akrab disapa Dewi ini dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring, Rabu (11/6/2025). Catatan pertama adalah penanganan
Jakarta, DKPP – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut etika penyelenggara pemilu bukan sekedar pelengkap hukum positif, melainkan fondasi moral yang menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, pemilu tidak akan dipercaya rakyat dan dipastikan dipertanyakan legitimasinya jika diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak mandiri.
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshidiqie menyebut pada dekade ketiga abad 21, hampir seluruh negara telah mengadopsi sistem etika dalam kegiatan pemerintahan mereka. Hal ini disampaikan Jimly ketika menjadi keynote speaker dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) DKPP dengan tema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024” yang diadakan secara daring,